PPKM Jawa Bali

PeduliLindungi dinilai mampu menelusuri warga yang belum terlindungi dengan vaksin Covid-19.

Pemerintah menyatakan bahwa peningkatan kapasitas pemeriksaan, pelacakan, dan penanganan Covid-19 merupakan kunci utama untuk menekan penyebaran Covid-19.

Pakar kesehatan menyarankan agar pemerintah tetap gencar melakukan surveilan, menyiapkan tes Covid-19, hingga tracing.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyampaikan pergantian tahun menjadi momentum kebangkitan pariwisata Indonesia, seiring dicabutnya status PPKM. Dia pun menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada 2023 mencapai 4 juta.

Dia menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah cukup seimbang antara kepentingan menjaga kesehatan publik dan kepentingan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi tahun 2023, pengusaha harus tetap optimis yang disertai kehati-hatian dan kewaspadaan. Namun hal ini tidak boleh berlebihan juga karena bisa berdampak pada laju pertumbuhan usaha.

Kebijakan ini dinilai akan mendorong ketahanan (resiliensi) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan yang dihadapkan dengan ancaman krisis global. Sebab aktivitas masyarakat akan kembali pulih dan normal kembali.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro meyakini, dengan dicabutnya aturan PPKM maka jumlah penumpang transportasi umum akan semakin meningkat. Terlebih, penumpang sudah tidak lagi harus menunjukkan bukti hasil tes Covid-19 untuk menggunakan transportasi umum.

Ekonom Celios, Bhima Yudhistira meminta pelaku usaha memanfaatkan momentum emas ini dengan menyiapkan investasi. Mengingat dengan adanya kebijakan ini, mobilitas masyarakat akan kembali seperti pra pandemi.

Pencabutan PPKM di akhir tahun menjadi sinyal positif dari bagi perekonomian Indonesia di tahun depan. Kebijakan ini bisa mematahkan skenario resesi global yang meramalkan negara berkembang hanya bisa tumbuh 1,8 persen tahun depan.

Joni menyampaikan, ketentuan penumpang moda angkutan kereta api wajib penggunaan masker mengacu pada dua aturan yang masih berlaku selama periode Nataru.

Ma'ruf mengingatkan masyarakat jangan meremehkan Covid-19 meski pergerakan masyarakat tak lagi dibatasi. Dia mengatakan, protokol kesehatan dan vaksinasi harus tetap dijalankan.

Saat kebijakan PPKM dicabut, kata Iwan, capaian vaksinasi dosis penguat atau booster, terutama pada lansia harus ditingkatkan. Strategi lain menuju endemi adalah mempertahankan Keputusan Presiden terkait Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra meminta pemerintah tidak terburu-buru menghentikan PPKM.

Jokowi belum bisa memastikan apakah pengumuman berakhirnya PPKM diumumkan akhir tahun atau awal Januari 2023.

Pemerintah meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan ketat saat nonton bareng Piala Dunia 2022.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal mengatakan, perpanjangan PPKM untuk mengantisipasi libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Menurut catatan Safrizal, laju pertumbuhan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir berada di atas angka 5.000 kasus aktif. Sehingga, keputusan untuk memperpanjang PPKM di Jawa dan Bali diyakini penting diberlakukan.

Kenaikan kasus harian Covid-19 di Jawa dan Bali, akhir-akhir ini bahkan di awal November tercatat 5.000 kasus aktif menjadi dasar tetap memberlakukan PPKM.

Pemberlakuan Inmendagri tersebut secara substansi tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan Inmendagri sebelumnya, dimana berdasarkan masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1.