Program Satu Juta Rumah

Permintaan KPR subsidi menjadi penyokong terbesar pertumbuhan kredit perumahan Bank BTN. Kredit perumahan mendominasi portofolio pinjaman perseroan sebesar 90,35 persen. Pertumbuhan KPR subsidi tersebut menjadi bukti komitmen perseroan mendukung program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

PT Bank Tabungan Negara Tbk terus mencari sumber dana membangun perumahan di Tanah Air. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi atau pengenaln instrumen Efek Berangun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) kepada pelaku jasa keuangan. Tujuan dari sosialisasi ini sebagai sumber dana perumahan bagi Bank BTN.

Menurut Maryono, dengan meningkatnya produktivitas petani maka diharapkan pendapatan mereka akan meningkat. Setelah pendapatan petani meningkat, maka BTN akan menawarkan produk KPR mikro yang bisa membuat mereka memiliki rumah yang layak untuk dihuni.

Melihat lebih dekat proyek perumahan subsidi Green Citayam City. Bekerja sama dengan BTN, proyek perumahan subsidi yang dikelola oleh PT Green Construction City tersebut rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 150 hektare.

Selama tahun 2016, produksi PT Tatalogam Lestari mencapai 55 juta lembar genteng metal dan 30 juta batang Taso, yang digunakan untuk 550.000 bangunan.

Direktur Utama BTN, Maryono mengajak seluruh jajaran BTN untuk siap dan serius dalam menyambut transformasi bisnis berbasis digital. Hal ini diperlukan agar pihaknya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan cepat.

Data yang dimiliki Ditjen Penyediaan Perumahan untuk pembangunan rumah MBR mencapai 569.382 unit. Sedangkan rumah Non-MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.

BTN gandeng Perumnas dan PTPP wujudkan program satu juta rumah. Kerja sama Bank BTN dengan PTPP dan Perumnas pun bakal mendongkrak pasokan rumah sebesar 46.600 unit setiap tahunnya. Kerja sama ini sekaligus meningkatkan penghimpunan dana dan penyaluran kredit BTN.

"Kalau yang angka terakhir saya belum dapat. Kalau tahun 2015 kan 690.000, tahun ini per 17 Agustus ada 400.000 rumah lebih, yang terakhir ini saya belum dapat angkanya. Mudah-mudahan sekitar 700 ribu lebih di akhir tahun."

"Saat ini ada potensi besar dari sektor mikro dan informal untuk memiliki hunian yang layak peluang masih sangat besar. Namun, mereka masih terkendala dalam hal kemampuan membayar uang muka dan skema cicilan."

"Profit margin rendah 15 persen, rumah mewah sampai 30 persen, biaya perizinan rumah MBR dan mewah itu sama. Jadi makin enggan."

"Memang untuk pembiayaan perumahan paling cocok dari pasar modal. Kalau dilihat KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang ditawarkan saat ini tenornya 10 hingga 20 tahun. Kreditnya cukup panjang. Sementara perbankan menggunakan dana pihak ketiga yang pendek. Dana yang paling cocok untuk KPR adalah dana dari pasar modal."

Anggaran itu naik dari tahun 2016 yang Rp 12,4 triliun. Namun, Maurin mengatakan, anggaran tersebut masih dalam pagu indikatif, yang tengah dibahas DPR. "Karena ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Kalau UU APBN-nya ditetapkan, yang direncanakan akhir Oktober ini," jelasnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono mengatakan selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, telah menyelesaikan berbagai beberapa proyek infrastruktur. Seperti pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah 10.497 unit pada tahun 2015.

Dalam kerja sama kedua belah pihak, perseroan melalui anak usaha yang bergerak di bidang precast, yaitu PT PP Pracetak bertindak selaku penyedia proyek. Sedangkan, Hanwha bertanggung jawab sebagai supervisi desain precast construction maupun plan.

"Kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan pembahasan intensif untuk mewujudkan program itu," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PU-Pera, Maurin Sitorus.

Sebanyak 40 persen masyarakat di Indonesia keterbatasan beli rumah karena penghasilannya rendah.

Paket kebijakan bisa mempercepat pengurusan izin dari sebelumnya 700 hari menjadi hanya 1,5 bulan.

Hingga Agustus 2016,pemerintah telah menyediakan 400.000 rumah untuk MBR.

Dulu, izin membangun rumah murah bisa sampai 981 hari.