PSBB Jakarta

Rapat tersebut juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antar lembaga dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan sehingga ketika bertugas di lapangan tidak saling tumpang tindih.

Sementara itu, jumlah penumpang transportasi tetap dibatasi maksimal 50 persen.

Anies pun mengingatkan seluruh jajaran personel Satpol PP menjaga integritas selama menjalankan penertiban, khususnya terkait dengan uang suap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin, (14/9). Smartfren mengklaim telah melakukan optimasi jaringan guna mengantisipasi lonjakan trafik. Hal itu diutarakan oleh VP Technology Relation & Special Project Smartfren, Munir Syahda Prabowo.

Sambodo mengatakan, sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 pihaknya sudah tidak lagi memberikan imbauan maupun mengingatkan masyarakat bila melanggar protokol kesehatan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio menyadari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berdampak besar bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Apalagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini pelan-pelan sedang berupaya untuk bangkit.

Hal kedua yang perlu diantisipasi, lanjut Bima, adalah kegiatan di hotel-hotel Jakarta yang ditiadakan. Meski Pemkot Bogor tidak mengeluarkan larangan, namun hal itu harus diantisipasi.

Diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan selama PSBB aktivitas di sektor hiburan ditunda.

"KCI mengimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas di rumah, terutama mereka yang bidang pekerjaannya tidak termasuk dalam pengecualian pada aturan PSBB. Transportasi publik tersedia untuk melayani mereka yang benar-benar memiliki kebutuhan mendesak," ujar Anne.

Ketua DPD APPBI DKI Jakarta Ellen Hidayat menyatakan, untuk jam operasional mal penentuannya masih sama dengan jam operasional saat masa PSBB transisi.

Head of Government Affairs Grab Indonesia, Uun Ainurrofiq mengatakan, Grab sudah dan akan terus mempersiapkan berbagai prosedur kesehatan dan keamanan, serta memastikan kesiapan mitra pengemudi dan penumpang selama PSBB berlangsung.

Meski ramai, tidak ada kemacetan di jalur protokol yang sebelumnya diterapkan ganjil genap itu. Terlihat lebih banyak pengguna motor khususnya ojek daring yang melintas di kedua ruas jalan itu dibandingkan dengan kendaraan mobil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan Pemprov DKI Jakarta tidak tepat. Seharusnya, DKI Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) atau micro management seperti yang dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Keputusan diambil dengan pertimbangan dan pemantauan yang cukup panjang. Sejak jauh hari. Tidak ada kesan tiba-tiba. Aspirasi masyarakat didengarkan hingga para pakar juga diterima.

Penumpang kereta rel listrik (KRL) tujuan Jakarta, Tanah Abang dari Stasiun Rawa Buntu, Tangerang Selatan, masih cukup tinggi.

Selain itu akan diberikan bantuan sosial (Bansos) kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB, dan atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terpisah, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, belum berencana membuka posko check point pada titik-titik persinggungan kota Tangerang dengan DKI Jakarta.

Pengelola diminta meniadakan aktivitas atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel. Tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak napas dilarang untuk masuk hotel.

Tahapan-tahapan tersebut meliputi prakondisi, seperti simulasi, "timing" atau implementasi pada waktu yang tepat, prioritas, koordinasi pusat dan daerah yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi.

Ali mengatakan, untuk jam kerja para pegawai yang bekerja di kantor dibagi dalam dua sif. Jam kerja juga dibatasi hanya delapan jam per-hari.