PT Dirgantara Indonesia

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengubah susunan Dewan Komisaris PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI. Dua petinggi TNI AU menjabat sebagai komisaris utama dan wakil komisaris utama.

Jaksa meyakini Budiman Saleh melakukan korupsi terkait kontrak perjanjian secara fiktif dengan mitra penjualan untuk memasarkan produk dan jasa PT Dirgantara Indonesia.

Sekretaris Lembaga LPEI, Agus Windiarto menyampaikan, dukungan LPEI tersebut penting untuk meningkatkan nilai ekspor baik dari sisi volume maupun tujuan. Perluasan pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, seperti Afrika dan Asia Selatan sangat terbuka.

Penahanan Budiman Saleh akan menjadi kewenangan tim JPU setelah berkas dilimpahkan. Budiman merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Tahun 2007-2017.

Helikopter Bell 412EPI yang akan digunakan oleh Skuadron-11 Serbu Puspenerbad itu memiliki spesifikasi dan konfigurasi yang lebih advance dibandingkan dengan jenis Bell 412 lainnya.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI, Gita Amperiawan mengatakan, saat ini pihaknya pun tengah mengembangkan teknologi untuk memproduksi pesawat tersebut.

Pesawat CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan dikirimkan ke Senegal. Ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan ekspansi produk dalam negeri.

Namun, Ali belum menyebut nominal uang disita KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidikan mencecar Indra soal proses pengadaan dan pemeliharaan helikopter di Setneg.

Empat orang saksi tersebut adalah, Kemal Hidayanto selaku mantan Manajer Penjualan ACS Wilayah Domestik PTDI; Achmad Azar selaku Manager Penagihan PT Dirgantara Indonesia 2016-2018; Suharsono selaku mantan Kabiro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara tahun 2006-2015 dan Teten Irawan.

Tim penyidik KPK memeriksa mantan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Taufik Sukasah dan Kepala Biro Umum Kemensetneg Piping Supriatna, Selasa (26/1). Keduanya terseret kasus dugaan korupsi terkait pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia Tahun 2007 sampai 2017

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa mantan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Taufik Sukasah dan Kepala Biro Umum Kemensetneg Piping Supriatna, Selasa (26/1).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh.

Tiga pensiunan TNI itu adalah Hari Yuwono, Tjuk Agus Minahasa, dan Yadi Husyadi.

Selain Slamet Sudarsono dan Isfan Fajar Satryo, tim penyidik juga akan memeriksa dua pensiunan bernama Tisna Komara dan Abdul Ghofur. Sama seperti Slamet dan Isfan, keduanya juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas Budiman Saleh.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa tiga saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia tahun 2007 sampai 2017.

Yakni Plt Kepala Departemen Kontrak Unit Sekretaris PT DI Dinah Andriani, Manajer Penjualan PT DI Heri Muhammad Taufik Hidayat, Pensiunan PT DI Djajang Tardjuki, GM SU ACS tahun 2017 PT DI Teten Irawan, Pensiunan PT DI (jabatan terakhir GM SU ACS) M Fikri, dan Kadiv Produk, Jasa dan Purna Jual PT DI Toto Pratondo.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 yang juga Direktur Produksi PT DI tahun 2014 s.d 2019 Arie Wibowo, Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana, dan Dirut PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata.

Ketiga tersangka tersebut yakni Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 yang juga Direktur Produksi PT DI tahun 2014 sampai dengan 2019 Arie Wibowo, Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana, dan Dirut PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata.

Ali sempat menyatakan KPK tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam korupsi di PT Dirgantara Indonesia. KPK akan menjerat pihak yang harus mempertanggungjawabkan atas kerugian negara sebesar Rp205,3 milyar dan USD 8,65 juta.