Pungutan liar Polisi

Propam Polda Bali telah memeriksa dua personel Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polsek Kuta.

Dari hasil pengecekan, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Januari 2025.

Propam Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah saksi hingga korban.

Pungli berada di peringkat teratas sebagai hal yang perlu dibenahi Polri sebanyak 10.1 persen. Kemudian, kinerja anggota Polri 5.1 persen, Pelayanan 4.8 persen, Memperbaiki internal 4.2 persen, dan Meningkatkan keamanan 4.1 persen.

Menurut polisi, Bripka Andry telah melakukan pelanggaran disiplin lebih dari tiga kali.

Polda Jabar hingga kini belum mendapatkan informasi terkait perdamaian antara pihak korban dengan AKP SW melalui kuasa hukumnya.

Kompolnas menyatakan bahwa proses hukum terhadap AKP SW tetap berjalan kendati kendati laporan perkara tersebut dicabut korban. Apalagi perbuatan AKP SW dinilai Kompolnas telah mencoreng nama baik dari Korps Bhayangkara.

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan meminta pimpinan KPK segera menyelesaikan masalah ini. Terlebih masa jabatan Firli Bahuri Cs selaku pimpinan KPK diperpanjang satu tahun ke depan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo menegaskan, untuk proses kode etik terhadap AKP SW belum rampung atau masih berproses. Ibrahim juga belum bisa memastikan kapan hasil tersebut bakal keluar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jenis pungutan liar atau pungli di rumah tahanan atau rutan cabang gedung Merah Putih. Jenis pungli bermacam-macam, mulai dari suap, gratifikasi hingga pemerasan.

Meski begitu, ia memohon pertimbangan dari Korps Bhayangkara agar dirinya tidak dilakukan mutasi setelah menghadap pimpinannya bersama dengan ibunya.

Korban diketahui adalah seorang pedagang bubur bernama Wahidin yang ingin memasukkan anaknya menjadi anggota polisi.

Total, dana yang sudah diberikan Bripka Andry kepada sang komandan mencapai Rp650 juta.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, ujian ini sengaja disiarkan secara langsung agar rekrutmen calon anggota polisi menjadi transparan.

Pada video itu, pria tersebut mengaku dimintain uang sebesar Rp15 juta serta Rp10 juta untuk dapat mengambil atau menebus sparepart kendaraannya yang disita.

MH yang berasal dari Desa Srijabo Baru, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, datang ke Polrestabes Palembang, Selasa (11/4). Dia menyampaikan klarifikasi terkait video yang menyebar luas di media sosial.

Akun Instagram @Palembangkululikiler menggambarkan bagaimana polantas dan pemotor terlibat tawar menawar yang awalnya dimintai Rp250 ribu. Pelanggar pun hanya mampu memberikan uang Rp150 ribu.

Mereka yang sebelumnya diberi sanksi demosi dua tahun dan penempatan khusus selama 21 hari, akhirnya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Bahkan, bisa dikenakan sanksi pidana.

Menurut Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, tindakan yang diduga dilakukan oleh lima orang itu disebutnya sudah masuk ranah pidana korupsi. Oleh karenanya, hukuman terhadap mereka bukan hanya etik saja melainkan proses pidana.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Santoso menduga adanya Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) atas sanksi awal yang diterima oleh lima orang tersebut.