RAPBN 2026

Pemerintah berencana mengenakan bea keluar ekspor batu bara setelah 20 tahun bebas bea. Kebijakan ini dinilai sebagai momentum tepat di tengah kelesuan harga komoditas batu bara global dan upaya optimalisasi penerimaan negara.

Guru Besar UGM Prof. Gabriel Lele mendesak evaluasi mendalam terhadap skema belanja prioritas daerah menyusul penurunan Transfer ke Daerah (TKD), mengungkap inkonsistensi kebijakan pusat yang membebani daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan baru dipertimbangkan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen, menjaga daya beli masyarakat.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan bahwa APBN harus lebih dari sekadar instrumen keuangan.

Kesepakatan yang dicapai mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar.

Adapun rincian terdiri dari pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun.

Pemerintah sepakat menaikkan alokasi Kenaikan TKD RAPBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Wamenkeu Suahasil Nazara tegaskan ini bukti respons terhadap aspirasi masyarakat, lho!

Kementerian Keuangan masih mengkaji penetapan tarif cukai rokok 2026 di tengah target penerimaan kepabeanan dan cukai yang naik,

Bappenas mendesak Pemda menyusun strategi konkret peningkatan PAD demi kemandirian fiskal. Simak bagaimana Pemda bisa mandiri tanpa menyulitkan masyarakat.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengajukan anggaran Rp1,9 triliun untuk program Trans Patriot di RAPBN 2026. Menariknya, Kementrans sempat mengembalikan Rp777 miliar dari anggaran sebelumnya. Mengapa demikian?

Anggota DPR RI memastikan Pembangunan Daerah tak terganggu meski TKD dipotong Rp269 triliun. Pemerintah pusat siapkan dana Rp1.376,9 T lewat program prioritas. Simak detailnya!

Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR RI telah menyepakati Asumsi Dasar ESDM 2026, termasuk ICP, lifting migas, serta alokasi subsidi BBM, LPG, dan listrik. Angka-angka krusial ini akan memengaruhi kebijakan energi nasional.

Pakar formulasi kebijakan Unisa Yogyakarta mengungkapkan 8 program prioritas RAPBN 2026 selaras Asta Cita, namun tantangan implementasi masih membayangi. Simak detailnya!

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan alokasi Anggaran Ketahanan Pangan 2026 sebesar Rp164,4 triliun. Simak bagaimana ini menjamin stabilitas harga beras melalui SPHP!

Anggaran itu dialokasikan dengan mempertimbangkan target jumlah siswa dan santri yang akan menerima manfaat program ini pada tahun depan.

Said berharap pemerintah mengajukan angka-angka asumsi ekonomi makro yang realistis, namun tetap menginjeksikan harapan bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh.

Jika dibandingkan dengan outlook pembayaran bunga utang 2025 sebesar Rp552,1 triliun, beban bunga utang tahun depan meningkat 8,6 persen.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan 2026, pada urutan pertama, Badan Gizi Nasional menerima pagu sebesar Rp268 triliun.

Menurut Deni, beban utang yang menumpuk berbarengan dengan belanja mengikat lainnya, seperti subsidi dan belanja pegawai.

Namun, di balik angka fantastis itu, CSIS mengingatkan adanya konsekuensi serius terhadap postur fiskal.