Rasio Elektrifikasi

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meluncurkan program 1.000 Renewable Energy for Papua agar mencapai rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020. Inisiatif ini adalah sekuel dari gerakan Ekspedisi Papua Terang di bulan Agustus hingga September 2018.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini sebesar 98,3 persen, yang dicapai melalui kontribusi PLN (48,5 persen), program LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) dari Kementerian ESDM dan listrik swadaya inisiatif pemda setempat.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, menyatakan pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) merupakan salah satu prestasi terbaik Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama. Capaian rasio elektrifikasi sampai Oktober 2019 98,83 persen dari target 99 persen pada tahun ini.

PT PLN menargetkan sebanyak 899 desa di Papua dan Papua Barat akan diterangi, dengan jumlah rumah yang akan dilistriki sekitar 63.930 rumah. Ini untuk menjadikan Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Papua menjadi 100 persen di 2020.

Pemerintah terus meningkatkan rasio elektrifikasi, salah satunya di Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki rasio elektrifikasi rendah. Untuk itu, PT PLN Menerapkan program 1.000 Renewable Energy for Papua untuk menerangi kedua daerah tersebut.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur (NTT) Ignatius Rendoyoko mengatakan, kondisi rasio elektrifikasi di NTT saat ini telah mencapai 73,72 persen, meningkat dari tahun lalu yang baru mencapai 62 persen. Dia optimis rasio elektrifikasi di NTT akan segera mencapai 100 persen.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi (RE) per Juni 2019 naik menjadi 98,81 persen dari 98,30 persen di akhir 2018. Angka ini diharapkan akan terus meningkat hingga mencapai 99,9 persen di akhir 2019 sesuai dengan target pemerintah.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggelontorkan Rp 130 miliar, untuk menyambung listrik gratis ke 13.169 rumah tangga di Kalimantan Barat pada 2019. Hal ini merupakan upaya pemerataan kelistrikan di wilayah tersebut. Rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat diharapkan meningkat menjadi 90,4 persen.

Penuntasan program elektrifikasi di seluruh pelosok Indonesia sangat krusial untuk mengangkat harkat seluruh penduduk bangsa. Oleh karena itu, PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga ke pedesaan.

Kementerian ESDM menambah alokasi Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mengejar pemerataan kelistrikan (rasio elektrifikasi) 99 persen. Untuk mengejar rasio elektrifikasi 99 persen di NTT tidak hanya mengandalkan LTSHE, tetapi PT PLN juga akan mengembangkan jaringan listriknya.

Menteri Jonan optimistis realisasi rasio elektrifikasi tercapai sesuai target. Dia coba mengutip data rasio elektrifikasi pada akhir 2018 lalu yang sebesar 98,3 persen. Menurutnya, capaian itu pun sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015.

Pemerintah Jokowi-JK berencana menyiapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang belum tersambung listrik di 2019. Ini dilakukan agar target peningkatan rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,9 persen di tahun ini dapat dikejar.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat jumlah masyarakat Indonesia yang teraliri listrik atau rasio elektrifikasi sepanjang 2018 mencapai 98,30 persen. Angka ini meningkat dari capaian periode sebelumnya yakni sebesar 95,37 persen.

Pemerintah daerah diminta untuk berkontribusi dalam pemerataan kelistrikan dan meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia, dengan mengalokasikan dana penyambungan gratis untuk masyarakat tidak mampu. Hal tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan kebutuhan energi di Indonesia akan terus meningkat hingga 12 persen seiring bertambahnya penduduk. Terlebih lagi, di masa yang akan datang ada hadirnya mobil listrik sehingga akan menambah kebutuhan energi di seluruh dunia.

Direktur Pertamina Retail Mas'ud Khamid menyatakan, Pertamina Group mengalokasikan anggaran sekitar Rp 7,5 miliar untuk menerangi 13.470 rumah tangga tidak mampu. Melalui aktivitas ini, Pertamina berharap bisa membantu masyarakat kurang mampu, khususnya yang berada di Jawa Barat bagian Selatan serta Banten.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan sebanyak 35 BUMN telah sepakat memberikan bantuan sambungan listrik gratis ke 392 ribu warga kurang mampu untuk wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Ditargetkan elektrifikasi ini bisa selesai pada Maret 2019.

BUMN. Program ini ditargetkan mampu menembus hingga 103.000 rumah tangga pada 28 Oktober 2018, dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 56,9 miliar. Jumlah masyarakat kurang mampu yang dipilih ditetapkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa salah satu masalah yang paling mendesak bagi Indonesia adalah menyediakan listrik untuk penduduk Indonesia. Terutama yang berada di daerah pedesaan terpencil di seluruh nusantara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki konsep pencatatan data untuk rasio elektrifikasi. Sebab, penyediaan listrik saat ini sudah lebih luas, sehingga tidak hanya berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) saja.