Regulasi Industri

KPK Ingatkan Kemenperin soal Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun di Kawasan Industri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang potensi risiko tata kelola investasi senilai Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri, memastikan kepastian hukum bagi investor dan mencegah korupsi.

Kemenperin Dorong Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan, Selaras Asta Cita Presiden

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen mengembangkan kawasan industri berwawasan lingkungan sebagai pilar utama hilirisasi dan ekonomi hijau, sejalan dengan visi Asta Cita Presiden.

Fakta Unik: 52% Warga RI Suka Musik, Wamendagri Dorong Potensi Industri Musik Dongkrak PAD Daerah

Wamendagri Bima Arya Sugiarto melihat Potensi Industri Musik sebagai pengungkit PAD dan ekonomi lokal. Namun, tantangan birokrasi masih menghambat. Bagaimana solusinya?

Mengapa Kebijakan Tumpang Tindih Industri Jadi Sorotan DPR? Ini Dampaknya pada UMKM dan Kopi RI

Anggota DPR RI Novita Hardini meminta Panja Daya Saing Industri segera menuntaskan kebijakan tumpang tindih industri demi iklim usaha kondusif dan optimalisasi potensi kopi nasional.

Tahukah Anda? Kepatuhan Pelaporan Data SIINas di Babel Baru 56%, Disperindag Gencarkan Sosialisasi

Disperindag Babel terus menggiatkan sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk meningkatkan kepatuhan perizinan pelaku industri. Apa saja manfaatnya bagi pengusaha di Bangka Belitung?

Mengungkap Fakta: Legislator Soroti Persoalan Regulasi KEK Kendal, Dorong RUU Kawasan Industri untuk Kepastian Investasi

Anggota DPR Samuel Wattimena menyoroti kompleksitas Regulasi KEK Kendal. Temukan bagaimana RUU Kawasan Industri diharapkan membawa kepastian bagi iklim investasi di Indonesia.

Tertekan Berat, Kontribusi PDB Hanya 18,9 Persen, Industri Petrokimia Nasional Butuh Dukungan Politik Konkret

Industri Petrokimia Nasional menghadapi tekanan berat selama lima tahun terakhir, dengan kontribusi PDB yang jauh dari ideal. Simak bagaimana dukungan politik konkret dari DPR RI diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengembalikan gairah sektor vital ini.