Reportorial

Ditjen Pajak terus meningkatkan profesionalisme dan integritas para pegawai pajak yang menangani keberatan dan banding.

Mau tidak mau, KPP Badora akhirnya melakukan pencegahan kepada badan dan orang asing yang punya utang pajak tersebut.

KPP Badora memulai segala sesuatunya dengan langkah persuasif terlebih dahulu.

Tak cuma dalam urusan jual beli yang bisa dikredit. Bahkan pembayaran utang wajib pajak pun bisa dicicil.

2011, Subdit Penagihan sudah bisa mencairkan piutang pajak sekitar 67 persen. Kemudian 2012 menjadi 81 persen.

Salah satunya dengan membuat suatu kebijakan atau suatu aturan baru yang mendukung tindakan penagihan di lapangan.

Tindakan penyanderaan ini adalah salah satu upaya terakhir terhadap wajib pajak dan efektif.

Tugas pokok Subdit Penagihan adalah sebagai pengambil kebijakan untuk tindakan penagihan pajak tingkat nasional.

Profesionalisme itu terlihat dari bagaimana memutuskan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang ada di persidangan.

Saling bekerjasama antar sesama pegawai baik antar unit mau pun direktorat sudah semestinya dilakukan.

Pegawai KP2KP Ranai harus melewati jalan-jalan yang licin, berbatu hingga lautan demi menuju ke tempat penyuluhan.

Tinggal di daerah pelosok tanah air dengan wilayah kerja yang luas terpisahkan bentangan laut memiliki risiko yang tingg

Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membunuh rasa jenuh itu bekerja sehari-hari menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Tak ada strata yang kuat di fungsonal. Hal itu karena satu sama lain lebih bersifat pertemanan.

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak ikut menguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang ada.

optimis tersebut muncul karena sebenarnya penerimaan pajak berbasis sektoral ini dari tahun ke tahun meningkat.

Beberapa sektor tersebut yakni bergerak di bidang telekomunikasi, transportasi, jasa keuangan, kesehatan dan properti.

Selain peningkatakan kuantitas, kualitas penegak hukum berhubungan dengan pemeriksaan, penyidikan wajib pajak.

Ditjen Pajak terus mengevaluasi seperti pendataan jumlah pengembang & sosialisasi undang-undang di bidang properti.

Untuk mencapai target penerimaan negara, Ditjen Pajak berupaya menggali potensi dari sektor properti dan daerah.