Retno Lestari Priansari Marsudi

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, ada 243 Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Provinsi Hubei, China. Dari jumlah tersebut, 100 di antaranya berada di Kota Wuhan, awal mula virus Corona muncul dan tersebar.

Menurut Retno, Jokowi ingin sebagian besar beasiswa dari Hungaria diprioritaskan bagi mahasiswa Indonesia yang fokus di bidang sains dan teknologi.

Hingga saat ini, sejak tahun 2016, 44 WNI telah menjadi korban sanderaan.

Selain Menlu Retno acara serah terima ini dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Filipina Dr. Sinyo Sarundajang serta keluarga yang siap menerima kepulangan Farhan kembali.

Di tengah ramainya pemberitaan tentang kapal China yang masuk ke perairan Natuna, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 6 pulau terluar Indonesia, termasuk Natuna.

Konflik Iran-Amerika Serikat (AS) dalam sepekan terakhir memanas setelah pembunuhan Panglima Pasukan Garda Revolusi Iran, Qassim Sulaimani. Kementerian Luar Negeri sudah mengaktifkan crisis center untuk para WNI di kawasan tersebut.

"Saya ingin 70-80 persen apa yang kita miliki itu fokusnya di situ, diplomasi ekonomi karena itulah yang sekarang yang sedang diperlukan oleh negara kita." kata Jokowi.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi menegaskan, Indonesia akan terus berkontribusi pada Palestina. Salah satu program diplomasi Indonesia pada 2020 adalah membela Palestina. Hal itu ditegaskan saat penyataan pers tahunan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

"Menurut saya perlu ya, terutama negara lain sudah melakukan. Kita tidak tahu perkembangan apa yang akan terjadi. Akan cooling down atau justru meningkat eskalasinya," ujar dia.

Nelayan Indonesia kerap menjadi sasaran penculikan kelompok Abu Sayyaf dengan tujuan meminta tebusan. Ke depan, pemerintah Indonesia akan memperkuat kerjasama pencegahan dengan Filipina agar tak ada lagi korban lainnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi.

Retno menyampaikan, ada tiga prioritas dalam diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Salah satunya adalah meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat. Perundingan dilakukan dengan lima negara terkait batas maritim yaitu Malaysia, Filipina, Palau, dan Timor Leste.

Indonesia merespons kondisi terkini di kawasan itu dengan menggelar rapat koordinasi dengan Duta Besar (Dubes) Iran, Irak, dan PTRI New York. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi, Rabu (8/1).

Luhut meminta agar semua pihak tak menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia terkait keberadaan kapal China di perairan Natuna. Dia menjelaskan, perairan yang diterobos coast guard China di wilayah ZEE Indonesia itu bukan terkait kedaulatan, melainkan ekonomi.

Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI.

Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan China. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah.

Menurut dia, Indonesia akan tetap menjaga kedaulatan negara. Terkait tindakan tegas terhadap nelayan-nelayan asing, Mahfud menyerahkannya kepada Panglima TNI dan Bakamla.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Jimly Asshiddiqie memandang kebijakan penenggelaman kapal yang pernah dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di periode sebelumnya perlu untuk kembali digelar. Sebagaimana diketahui, Susi amat dikenal dengan slogan 'Tenggelamkan!' untuk kapal pencuri ika

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi bertemu dengan Dubes Iran dan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Senin (6/1), pukul 15.00 WIB. Dalam pertemuan yang akan digelar terpisah itu, Retno akan menyampaikan sikap Indonesia terkait hubungan kedua negara yang tengah memanas.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menerima klaim China di perairan Natuna. Jokowi menegaskan sikapnya soal kedaulatan negara. Menurutnya, kedaulatan negara tidak bisa ditawar.

Fadjroel menyebut, berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna.