Retribusi Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat pada semester I 2026 mencapai Rp1,62 triliun, didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Simak rinciannya!

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pariwisata, dengan Grebeg Suro sebagai salah satu motor penggerak ekonomi utama.

Pemerintah Kota Pangkalpinang kini hadirkan inovasi pembayaran pajak daerah digital untuk permudah masyarakat, meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan transparansi keuangan daerah.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, mendesak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara untuk segera menggarap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Nusa Tenggara Barat mencatat lonjakan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,64 persen pada Triwulan I 2026, menempatkannya di posisi kedua nasional. DPRD mengapresiasi kinerja Pemprov NTB dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi NTB yang signifikan ini.

Pemprov NTB serius melakukan efisiensi anggaran, memangkas perjalanan dinas, menyusul anjloknya dana bagi hasil tambang yang berdampak signifikan pada fiskal daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak mencatat Realisasi Pajak Daerah Lebak pada triwulan pertama 2026 melampaui target, mencapai 18,16 persen dari proyeksi awal, menunjukkan kinerja positif dalam penerimaan daerah.

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

Penerimaan Pajak Daerah Kaltara pada triwulan pertama 2026 berhasil melampaui target awal, didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang positif.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengajukan enam Raperda Pemprov Sulteng dalam sidang paripurna DPRD, bertujuan menyesuaikan regulasi daerah dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan menggelar Ramadhan Fair di area bekas Pasar Apung. Inisiatif ini bertujuan memacu perputaran ekonomi warga menjelang Idul Fitri 2026, sekaligus memanfaatkan lahan yang belum optimal.

Kabupaten Temanggung mengesahkan Perda baru yang mengalokasikan minimal 20 persen opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Peningkatan Infrastruktur Temanggung, menjanjikan perbaikan jalan yang lebih cepat dan merata. Kebijakan ini diharapkan membawa da

Pemerintah Kota Bengkulu secara resmi memulai era Pembayaran Parkir Nontunai berbasis QRIS di kawasan Belungguk Point, langkah strategis untuk transparansi retribusi dan kemudahan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Gorontalo menjalin Kerja Sama Hukum Perdata untuk penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara, fokus pada penguatan legalitas pemungutan pajak daerah.

Pemerintah Kota Bitung bersama Bank Indonesia Sulawesi Utara menggelar High Level Meeting (HLM) TP2DD untuk memperkuat elektronifikasi pajak dan retribusi daerah, demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan layanan publik yang efisien.

Pemerintah Kota Cirebon terus mengoptimalkan Layanan Puskeswan Cirebon untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan dan menekan risiko penularan penyakit ke manusia. Simak detailnya!

Pemerintah Kabupaten Berau berambisi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp450 miliar pada 2026 melalui berbagai strategi optimalisasi, guna menghadapi tantangan fiskal daerah.

Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Blora mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mencapai Rp99,98 miliar, menunjukkan kinerja positif meskipun ada tantangan. Capaian Realisasi PAD Blora 2025 ini menjadi evaluasi penting untuk opt

Pemerintah Kota Palu fokus pada peningkatan kapasitas ASN Palu demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional, sekaligus mendukung target pajak daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyoroti pengelolaan pajak Manokwari yang belum sesuai ketentuan. Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam 60 hari.