Revisi KUHAP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru disetujui DPR tidak mengubah kewenangan lembaga antirasuah tersebut, sambil terus menganalisis potensi dampa

Rapat paripurna pengesahan RKUHAP digelar di Ruang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/11/2025).

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani didampingi para wakil ketua DPR.

Koalisi Masyarakat Sipil mengkritisi sejumlah pasal dalam Revisi KUHAP yang masih kontroversial.

Habiburrokhman memperingatkan agar MA tidak membuat aturan yang menyimpang dari KUHAP.

Anggota DPR RI mendorong revisi KUHAP terkait dua alat bukti, menilai ketentuan saat ini berpotensi melahirkan praduga bersalah dan ketidakadilan. Simak alasannya!

Kementerian HAM mendesak DPR agar Revisi KUHAP selaras dengan instrumen HAM internasional seperti ICCPR dan UNCAT, demi peradilan yang lebih adil dan perlindungan dari penyiksaan. Apa urgensinya?

Sejumlah advokat senior hadir, seperti Hotman Paris Hutapea hingga Palmer Situmorang

KPK mengkritik RUU KUHAP hanya mengatur pencekalan untuk tersangka.

"Jadi saya bingung disebut KUHAP baru bahaya. Lah justru pengaturan di KUHAP yang existing saat inilah yang bahaya." kata Habiburokhman.

Kompensasi itu sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Habiburokhman, dengan DIM yang telah diterima, Komisi III siap menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas lebih lanjut revisi KUHAP.

Komisi III DPR RI berencanakan akan merampungkan Rancangan ‎Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Desember mendatang.

Komisi III DPR mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi pada masa reses.

Pembahasan RUU KUHAP yang baru juga dipandang cukup relevan

Keputusan ini diambil lantaran masa sidang kali ini dinilai terlalu singkat untuk membahas revisi yang bersifat krusial.

Habiburokhman, mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden dapat diselesaikan dengan restorative justice (RJ)

Prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP saat ini dirasakan tidak sepenuhnya efektif.

Juniver merasa cemas bahwa jika kejaksaan menyelidiki perkara pidana umum tersebut, akan mengganggu keseimbangan dan kesetaraan dalam penegakan hukum.

Restorative Justice untuk penyelesaian kasus tindak pidana dilakukan melalui dialog dan mediasi sejatinya sudah dilakukan oleh Polri, Kejaksaan Agung hingga MA.