Revisi UU KPK

Fahmy pun menyebut adanya butir poin yang mengharuskan penyelidikan harus izin ke dewan pengawas terlebih dahulu sangat tidak tepat. Menurutnya, itu sama saja akan memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam menjaring mafia migas.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menilai Presiden Joko Widodo tidak berpihak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikirimnya 10 nama calon pimpinan dan revisi UU KPK menjadi bukti Jokowi tidak menepati janji.

ICW Duga Revisi UU KPK Dikebut karena Banyak Anggota Dewan Terseret E-KTP. Salah satunya mengenai banyaknya kasus besar yang berjalan di KPK dan diduga banyak melibatkan anggota dewan. Yang paling kentara adalah kasus e-KTP.

Menko Polhukam Wiranto menjamin, Dewan Pengawas tidak akan mengganggu apalagi melemahkan kinerja KPK. Dia yakin, dewan pengawas justru akan memperkuat kinerja KPK.

Peneliti Senior INDEF Enny Sri Hartati mengkhawatirkan ada dampak serius terhadap perekonomian Indonesia dengan disahkannya revisi Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya yakni minat investasi yang masuk ke Tanah Air.

Menko Polhukam Wiranto angkat bicara terkait Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan oleh DPR RI, Selasa 17 September 2019 kemarin. Salah satunya, yang disinggung adalah posisi KPK sebagai lembaga eksekutif.

DPR dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang dianggap tidak terlalu mendesak.

"Pendapat Presiden Jokowi soal KPK sudah cukup jelas. Dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK yang dinilai sudah baik,"

Dia juga sudah bosan dengan perbicangan tersebut. Dan kecewa dengan keputusan pemerintah yang mengesahkan UU KPK.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk fit and proper test atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait. Yang jelas, Hendrawan menegaskan, lebih baik publik menunggu hingga PP dikeluarkan.

Namun, dia mengingatkan mekanisme pemilihan dewan pengawas yang dilakukan presiden jangan dimasuki unsur kepentingan alias 'masuk angin'.

anggota DPR Komisi III Arsul Sani mempersilakan masyarakat yang ingin uji materi terhadap UU KPK. Sekretaris Jenderal PPP itu menghormati hak masyarakat.

Terkait cacat secara formil, menurut Kurnia lantaran revisi UU KPK tidak masuk prolegnas prioritas tahun 2019.

Kalimat tersebut juga disampaikan Agus kepada seluruh pegawai KPK melalui surat elektronik atau email.

Suasana gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba berubah, sekitar pukul 19.00 WIB atau selepas azan Isya. Lampu di halaman yang biasanya tetap menyala hingga dini hari tiba-tiba mati.

Aksi Aliansi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Nyatakan KPK Telah Mati. Mereka menilai revisi UU KPK adalah upaya pelemahan institusi anti rasuah di Indonesia.

ICW Prediksi UU KPK Baru Bakal Ramai-Ramai Digugat ke MK. Dia menegaskan, dengan celah-celah seperti ini, maka bukan hanya ICW, tetapi banyak pihak akan ramai-ramai datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat undang-undang tersebut.

Pimpinan Terpilih Nurul Ghufron Terima UU KPK Baru. Untuk itu, sebagai pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023, dia menyatakan menerima dan aman menjalankan UU yang telah dibentuk pemerintah dan DPR.

Ada enam poin perubahan disepakati pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK.

Analisa Fahri Hamzah Soal Jokowi Setuju Revisi UU KPK. KPK waktu itu, lanjutnya, seperti merasa bangga karena akhirnya diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden untuk mengatakan siapa yang berpotensi mencuri, siapa yang tidak dan siapa berpotensi menjadi penjahat atau siapa yang tidak.