Rieke Diah Pitaloka

Kondisi tersebut memicu sorotan publik serta tuntutan agar pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji diperketat.

Meski demikian, ia menegaskan masih ada aspek layanan yang perlu segera diperbaiki, terutama pada layanan lansia dan kesehatan jemaah.

Ia menilai tindakan penahanan terhadap para WNI, termasuk empat jurnalis Indonesia, merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani.

Perlunya langkah strategis nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lembaga Pendidikan.

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak reformasi tata kelola program internship kedokteran nasional menyusul tragedi meninggalnya dokter muda, menyoroti perlindungan HAM dan masa depan layanan kesehatan.

Rieke menyampaikan duka mendalam atas wafatnya dr. Mytha bersama tiga dokter peserta internship lainnya.

Rieke mengatakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN tersebut penting untuk memberikan kepastian status kerja bagi tenaga honorer, termasuk guru.

Ia menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, terlebih jika berlindung di balik simbol agama dan institusi pendidikan keagamaan.

Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual di dunia pendidikan sudah berada pada tingkat darurat dan tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak pidana biasa.

Harus menjadi momentum penting untuk perbaikan sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia.

Ia bahkan menyebut terdapat sekitar 15 korban meninggal dunia dan lebih dari 90 orang luka-luka.

Rieke menegaskan, peringatan 71 tahun KAA yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung menjadi pengingat dunia untuk menolak kolonialisme dan penindasan.

Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru atas lahirnya payung hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini masih berada pada tahap awal setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada awal Desember 2025.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa norma dalam RUU ini harus presisi agar kewarganegaraan tidak dijadikan komoditas.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melakukan verifikasi data narapidana untuk memastikan mereka terdaftar sebagai peserta PBI JKN, menjamin hak dasar perlindungan kesehatan bagi warga binaan.

Setiap warga binaan berhak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan seluruh iuran ditanggung negara.

Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Pondok Bambu dan mendapati kondisi aktris Nikita Mirzani tengah menurun.

Dampak paling besar, kata dia, akan dirasakan kelompok pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online, kurir logistik, pedagang kecil.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.