Rj Lino Tersangka Korupsi

RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015, dan diperiksa tim penyidik sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada Februari 2016 dan kembali diperiksa kemarin. Selama itu pula, RJ Lino mengaku tak ada beban meski menyandang status tersangka.

Ali mengatakan, pihak lembaga antirasuah sudah menerima audit kerugian keuangan negara dalam kasus ini. Hanya saja Ali tak mau membeberkan berapa kerugian keuangan negara berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain RJ Lino, KPK turut memanggil seorang saksi yakni Paulus Kokok Parwoko selaku Direktur Utama PT Jayatech Putra Perkasa dalam kasus tersebut. Ia akan diperiksa untuk RJ Lino.

Senyum RJ Lino Saat Diperiksa KPK Terkait Korupsi Pelindo II. Mantan Direktur Utama PT Pelindo II itu diperiksa sebagai tersangka terkait kasus korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Anggota Komisi III Benny K Harman mencecar pimpinan KPK terkait kelanjutan kasus mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino. Ia mempertanyakan kasus itu mandek dan mengingatkan KPK tidak boleh menetapkan tersangka tanpa alat bukti.

"Mereka kami panggil untuk menjadi saksi tindak pidana korupsi pengadaan quay conainer crane dengan tersangka RJL (RJ Lino)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menargetkan kasus korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II akan dilimpahkan pada akhir bulan ini. Kasus dengan tersangka mantan Dirut Pelindo II RJ Lino (RJL) itu sudah berjalan kurang lebih tiga tahun.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menegaskan, kasus pengadaan Quay Container Crane Pelindo II yang menyeret nama pengusaha RJ Lino akan segera diselesaikan. Hal itu ia katakan untuk menjawab pertanyaan Anggota Komisi III dari Fraksi PDI P, Junimart Girsang.

"Penanganan kasus RJ Lino sudah tahun ke berapa orangnya diperiksa saja konon belum," kritik anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

Menurut dia, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jelas disebutkan, KPK tidak berwenang menghentikan apalagi menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) sebuah perkara.

PN Jaksel tolak praperadilan MAKI terhadap penyidikan kasus RJ Lino. Achmad Guntur mengatakan, perundang-undangan tidak menyebutkan secara limitatif berapa lama penyidik diharuskan menyelesaikan penyelidikannya hingga perkara dilimpahkan kepada penuntut umum.

Sehingga, menurut Kurniawan harus dinyatakan telah terjadi Penghentian Penyidikan atau setidak-tidaknya dimaknai telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materiel sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHAP.

Periksa 3 saksi kasus RJ Lino, KPK dalami mekanisme pengadaan barang di Pelindo II. KPK masih terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) terkait finalisasi kerugian tersebut.

Kasus RJ Lino, KPK periksa Dirut Pelindo II. Ia diperiksa sebagai saksi dari tersangka kasus pengadaan proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino).

Dua tahun kasus Pelindo II berjalan, KPK baru periksa 60 saksi. Sampai sekarang sekitar 60 saksi telah diperiksa, terdiri dari unsur pejabat dan staf Pelindo II, pejabat Kementerian BUMN dan swasta. KPK juga masih berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung total kerugian negara.

Tim penyidik KPK sudah menemukan indikasi awal terkait kerugian keuangan negara dari pembelian alat berat itu. Namun Febri tidak menyebutkan nominalnya. Alasannya, masih perlu melakukan audit investigatif atau audit tujuan tertentu.

Kasus RJ Lino, KPK periksa eks Direktur Operasional dan teknik Pelindo II. Febri pun tidak merinci terkait materi pemeriksaan hari ini untuk Ferialdy. Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan kasus yang menjerat RJ Lino masih terus berjalan.

Kasus Pelindo II, KPK periksa anak buah RJ Lino. RJ Lino diketahui memerintahkan penunjukkan langsung pada perusahaan asal Tiongkok yakni Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC.

Masinton heran berkas bos Pelindo II sudah P21 namun tak juga sidang. Politikus PDIP Masinton Pasaribu mempertanyakan kasus pemberangusan serikat pekerja tak kunjung disidang. Padahal berkas yang menyeret Direktur Pembinaan Anak Usaha Pelindo II Riry Syeried Jetta rupanya sudah dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.