RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman pesimis Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh DPR periode 2019-2024.

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto mengatakan, pihaknya berharap dua hari ke depan menjadi pembahasan terakhir RKUHP, sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

Guru Besar Universitas Negeri Semarang (UNS) Benny Riyanto menilai, pembaruan hukum pidana melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) diperlukan. Alasannya, karena KUHP sudah berusia lebih dari satu abad.

Pada draf RKUHP pada 4 Juli 2022, ancaman pidana penjara tertulis 3 tahun 6 bulan. Sedangkan, draf RKUHP 9 November 2022 terbaru, ancaman pidana berkurang menjadi 3 tahun.

Lima pasal yang dihapus antara lain terkait advokat curang, praktik dokter dan dokter gigi, penggelandangan, unggas dan ternak yang melawati batas kebun, dan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup.

Menurut Taufik, pengesahan revisi KUHP merupakan agenda Komisi III Masa Sidang Ke-II 2022-2023. Agenda itu sudah disepakati internal komisi hukum DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dalam tahap pembahasan di Komisi III DPR yang membidangi hukum.

Meski diputuskan tidak dihapus, Eddy berharap kepada masyarakat tetap memberikan masukan perbaikan dalam naskah RUU KUHP itu.

Menurutnya, sudah terlalu lama Indonesia memakai RUU KUHP produk dari warisan kolonial.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, naskah yang bakal diserahkan ke DPR telah disempurnakan dan sudah melewati masa sosialisasi kepada publik.

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, pihaknya baru saja menyelesaikan Focus Group Discussion (FGD) terkait penataan lembaga peradilan. Mahfud mengaku, FGD berjalan produktif dan menghasilkan sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh otoritas penegak hukum.

BIN mengungkapkan, RKUHP merupakan upaya pemerintah untuk menyusun ulang KUHP lama (rekodifikasi) peninggalan Belanda.

"Jadi, tidak ada benarnya," ucapnya.

Semua pasal yang mengatur hal itu, akan dimasukkan frasa "kecuali untuk kepentingan jurnalistik".

Arahan kepala negara tersebut tidak hanya dibebankan kepada Kemenkumham saja, namun juga menjadi pekerjaan bersama khususnya kementerian dan lembaga terkait. Misalnya, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tak over kriminalisasi. Hal ini menyanggah isu yang sebelumnya beredar bahwa dalam RKUHP terjadi over-kriminalisasi.

Menko Polhukam Mahfud MD mengajak pihak-pihak yang menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) duduk bersama agar mencapai kesepahaman. Dia menilai, dengan adanya RKUHP dapat menjadi wadah bagi dua konsep penting yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini. Pertama, restorative justice.

Yasonna mengatakan, sudah waktunya Indonesia meninggalkan KUHP yang berlaku ketika masa Kolonial Belanda.

Saat ini, RKUHP sedang disosialisasikan kepada akademisi hingga ormas.

Mahfud menjelaskan materi pembahasan diskusi tersebut akan disiapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). RUU KUHP, yang mencakup lebih dari 700 pasal, masih menyisakan 14 isu krusial yang perlu diperjelas.