SBY Disadap

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian angkat bicara soal isu penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tito menegaskan Polri tidak melakukan penyadapan terhadap ketua umum Partai Demokrat itu.

"Ada simbol-simbol dukungan yang harus ditemui dan tidak mungkin terbuka jadi kita lakukan secara tertutup," ujar Anies.

Isu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disadap belakangan ramai menjadi pemberitaan. Isu itu muncul berawal dari tudingan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya soal adanya percakapan via telepon antara SBY dan Ketua MUI Maruf Amin.

"Penyadapan itu ada hukumnya dan sekaligus ada lembaga yang diberi kewenangan, yaitu dua lembaga besar BIN dan KPK, maupun yang diberikan kewenangan secara prinsip," kata Hidayat

Setnov menuturkan pihak yang berwenang melakukan penyadapan telah diatur dalam UU ITE, yakni BIN, KPK dan lembaga yang diberi kewenangan khusus.

PWNU Jatim ungkap percakapan SBY dan Ma'ruf Amin yang disoal Ahok. PWNU Jatim mendesak polisi bertindak atas penghinaan yang dilakukan Ahok terhadap Ma'ruf Amin. Ahok disebut membelokkan pembicaraan SBY dengan Ma'ruf.

Kata Demokrat, usulan hak angket penyadapan SBY sepi peminat. Usulan Partai Demokrat soal penggunaan hak angket atas dugaan penyadapan terhadap Ketum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua MUI Ma'ruf Amin ternyata tak berjalan mulus.

PDIP akan kumpulkan partai pemerintah lawan hak angket Demokrat. PDIP akan segera mengumpulkan 7 partai pendukung pemerintah untuk menghadapi manuver Demokrat. Pertemuan itu digelar guna menyamakan pandangan untuk menolak usulan hak angket itu.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Elnino Husein Mohi mengatakan, penyadapan tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang sesuai Undang-Undang. Menurutnya, lembaga negara yang berhak melakukan penyadapan adalah BIN, BAIS dan KPK.

"Biarkan masyarakat yang menilai sendiri. Saya tak ingin gegabah atau menambah kisruh situasi. Semuanya jelas sudah diketahui oleh publik, biarkan masyarakat yang menilai," pungkas Agus.

Tuduhan menyembunyikan identitas, tidak pantas jadi saksi hingga kesaksian bohong adalah tuduhan tak berdasar, menghina dan merendahkan Maruf.

Pada kesempatan itu Wapres juga mengaku terkejut dengan pernyataan penasihat hukum terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait percakapan telepon antara SBY dengan KH Ma'ruf Amin.

Massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI mendatangi kantor pusat MUI di Jalan Proklamasi No 51, Jakarta Pusat. Kedatangan GNPF MUI diterima langsung oleh Sekjen MUI Anwar Abbas.

Sebelumnya, Ketua Badan Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan, penyadapan untuk menemukan bukti rekaman percakapan SBY dengan Ma'ruf Amin tidak melanggar hukum. Penyadapan diperbolehkan jika tidak digunakan untuk melakukan kejahatan.

Sepengetahuan Anies, penyadapan hanya boleh dilakukan di beberapa institusi yang diberi kewenangan oleh negara.

Komisi I tegaskan tak perlu panggil BIN soal penyadapan SBY. Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan yang seharusnya dipanggil untuk dimintai penjelasan adalah Ahok dan kuasa hukumnya. Mereka harus klarifikasi sumber data rekaman percakapan.

Polri akan telusuri dugaan penyadapan terhadap SBY. Penelusuran dilakukan untuk mencari titik terang usai pernyataan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengaku memiliki bukti percakapan antara SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Agus Yudhoyono menilai penyadapan ilegal ini sebagai suatu bentuk ancaman dan dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Dia khawatir semua orang bisa disadap dengan tujuan untuk menjatuhkan.

Soal hak angket, Gerindra tunggu bukti-bukti penyadapan dari Demokrat. "Saya sudah ada koordinasi dengan Pak Benny, Tapi saya kan belum baca draf-nya, tidak tahu arahnya ke mana, mana mungkin saya rapatkan ke fraksi. Karena bicara hak angket bukan bicara perorangan di Gerindra, tapi tentang kebijakan fraksi."

Nasdem menolak dan akan mengajak rekan-rekan dari fraksi koalisi pendukung pemerintah untuk menolak rencana usulan hak angket tersebut. Menurut Nasdem, inisiatif usulan hak angket terkait penyadapan tersebut masih sangat prematur dan tidak ada basis.