Sidang Paripurna

Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/7/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan. Dengan berlakunya UU PFII, Indonesia kini memiliki dasar hukum untuk membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan nasional serta meningkatkan daya saing dan posisi Indonesia dalam industri keuangan global.

Prabowo menyoroti proses perizinan yang terlalu lama dibanding negara lain. Prabowo juga meminta praktik pungutan liar dan korupsi di birokrasi dibersihkan.

"Jangan dia lagi dia lagi yang dikasih kredit. Ornag yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah ya sudah berjuang dong," sindirnya.

Keduanya kompak mengenakan setelan jas bewarna biru dan dasi biru. Prabowo dan Gibran lantas melakukan sesi foto bersama dengan para Pimpinan DPR RI.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan sidang kabinet paripurna, membahas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Senin (15/12).

Selain menyinggung aksi demo, Puan merefleksikan perjalanan panjang DPR RI sebagai bagian sejarah demokrasi Indonesia.

Sidang tahunan DPR, MPR dan DPD berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Presiden Prabowo juga mengingatkan jajarannya, para menteri hingga staf ahli agar bisa menilai diri.

DPR RI menggelar rapat paripurna beragendakan penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024. Berdasarkan pantauan, rapat paripurna tampak sepi meskipun status pandemi Covid-19 sudah dicabut. Dari total 401 anggota, sebanyak 36 anggota hadir secara fisik dan sebanyak 215 anggota hadir virtual.

DPR menggelar rapat paripurna yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2024. Namun, banyak kursi kosong yang menghiasi rapat tersebut. Tercatat, hanya 57 anggota yang hadir secara fisik. Sedangkan, sebanyak 235 anggota hadir secara virtual dan 160 anggota izin.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, dengan agenda penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) RAPBN 2024.

Dalam rapat yang digelar secara hybrid dan dihadiri 76 anggota dewan secara fisik tersebut, Puan Maharani mendesak agar pemerintah serius menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta mempersiapkan diri terkait ancaman La Nina.

Rapat paripurna tersebut menjadi penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Sufmi Dasco Ahmad menyebut rapat paripurna ini melibatkan 291 dari 575 anggota DPR. Sebanyak 45 orang anggota DPR hadir secara fisik di dalam ruang sidang dan 245 anggota DPR lain hadir secara virtual serta izin sebanyak 1 anggota.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa penyusunan delapan RUU provinsi tersebut merupakan bentuk pembaruan dari sisi dasar hukum dan cakupan wilayah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Perppu Cipta Kerja dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai jawaban atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 yang menyatakan UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Perry Warjiyo resmi diangkat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Hal itu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR RI terhadap Hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Gubernur Bank Indonesia dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Rapat Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tanggal 17 Februari hingga 13 Maret 2023 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-17 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Parlemen.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) untuk menjadi Undang-Undang P2SK. Hal itu diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (15/12).

Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI menyepakati isi dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023 dibawa ke Rapat Peripurna. Dengan begitu, RUU APBN 2023 bakal segera ditetapkan pengesahannya.