ST Burhanuddin

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengingatkan jajaran Kejaksaan Negeri Sigi untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum, sekaligus meresmikan gedung baru Kejari Sigi.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil memulihkan aset negara senilai Rp371,1 triliun sejak dibentuk Februari 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan komitmen negara dalam melawan mafia hutan yang merugikan kekayaan alam Indonesia, sekaligus menyerahkan hasil penertiban kawasan hutan senilai triliunan rupiah untuk negara.

Kejaksaan Agung menyatakan dukungan terhadap gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM, khususnya untuk kasus pelanggaran HAM berat, sebagai bagian dari revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat penegakan keadilan di Indonesia.

Dari total 72 pegawai, sebanyak 20 orang telah diberhentikan secara tidak hormat.

Burhanuddin mengaku keterbatasan anggaran tersebut sangat mengkhawatirkan.

Adapun uang hasil sitaan korupsi ekspor CPO diserahkan kepada negara sebesar Rp13.255.244.538.149.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan mengusut tuntas dugaan aktivitas illegal logging di Mentawai, khususnya Pulau Sipora, yang telah merambah sekitar 500 hektare sejak 2023 dan masih berlangsung.

Kabar pencopotan Burhanuddin itu beredar di sosial media lewat TikTok dengan akun @buceh_2024.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut kasus tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan hutan PT Duta Palma Group merugikan negara 78 triliun rupiah.

Pesan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin ke jajarannya dalam kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Rabu (30/3). Dalam kunjungannya, Jaksa Agung mewanti-wanti agar para anak buahnya menjaga integritas termasuk mengingatkan perilaku jaksa di media sosial.

Leonard mengungkapkan, penanganannya akan dilakukan secara profesional, memperhatikan hati nurani dan menggunakan instrumen lain selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan Agung kembali menerapkan keadilan restoratif. Kali ini kepada buruh lepas Doa Restu karena kasus penggelapan barang milik perusahaan. Jampidum Fadil Zumhana melakukan ekspose dan menyetujui permohonan penghentian penuntutan kepada Doa Restu.

Burhanuddin mengatakan, prosesi mutasi dan promosi jabatan hal yang wajar. Setiap tugas dan jabatan yang diberikan merupakan sebuah kepercayaan yang membawa konsekuensi amanah dan tanggungjawab untuk dilaksanakannya.

Jaksa Agung mengatakan di penghujung tahun 2021, Bidang Pidsus kembali membuktikan keberhasilannya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi demi mewujudkan penegakan hukum yang dapat memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap alasannya semangat dalam menerapkan hukuman mati bagi koruptor kelas kakap di Indonesia. Menurut dia, seringkali upaya penegakkan hukum yang dilakukan sekarang tak cukup untuk memberantas kejahatan korupsi.

"Khusus terhadap Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, untuk sementara ditarik ke Kejaksaan Agung guna memudahkan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan," kata Leonard dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/11).

Jaksa Agung ST Burhanuddin diminta sikat habis para mafia yang merajalela di Indonesia. Teranyar, Kejaksaan Agung mengungkap mafia tanah yang ingin menguasai proyek strategis nasional. Termasuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan.

Burhanuddin juga menegaskan, apabila ada yang berani dan terbukti melakukan perbuatan tercela dalam pelaksanaan RJ. Ia tidak akan segan-segan akan menghukum berat pegawai Kejaksaan tersebut dan akan memberhentikan tidak dengan hormat.