Stok Beras Nasional

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) melalui operasi pasar beras medium akan diperpanjang hingga akhir Desember 2019. Program KPSH beras medium dari Bulog telah dimulai sejak September 2018 dan akan berakhir pada 31 Mei 2019.

Badan Urusan Logistik (Bulog) berencana melakukan ekspor beras ke Malaysia. Hal tersebut seiring dengan produksi beras dalam negeri yang terus meningkat.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memastikan ketersediaan beras selama bulan Ramadan aman, bahkan hingga akhir tahun stok beras masih stabil. Hingga saat ini tercatat sudah ada 2,1 juta ton beras di gudang Bulog.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui angka ini masih rendah. Menurutnya, hal ini diakibatkan tingginya harga jual oleh petani.

Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan skema distribusi sangat penting sehingga tidak terjadi lagi penumpukan dan pembusukan beras di gudang.

Temuan ribuan ton beras busuk di Sumatera Selatan diharap bisa ditindaklanjuti penegak hukum dan Bulog pusat. Ketua Komisi II DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumatera Selatan Andi Syaiban Hidayat mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke dua gudang beras di Belitang III dan Jatimulyo.

Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan akan mengusut penemuan 6.000 ton beras tidak layak konsumsi karena hancur dan berbau busuk yang ditemukan di gudang Bulog Sub Divre setempat di wilayah OKU Timur.

Para pengusaha penggilingan padi dan beras menjamin stok dan harga dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan. Hal ini disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengusaha penggilingan padi dan beras. Dalam pertemuan tersebut, dia meminta masukan dari pengusaha mengenai langkah yang harus diambil pemerintah untuk menjaga kondisi beras tetap stabil di pasaran.

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan ekspor beras jika masa panen raya tiba pada Februari hingga Maret tahun ini. Langkah ini dilakukan untuk menghindari banjir produksi mengingat cadangan beras di gudang masih cukup besar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi ini mengunjungi gudang beras milik Perum Bulog, guna memastikan stok beras memasuki 2019. Dia pun merasa puas dengan apa yang telah dilakukan Perum Bulog, terutama dalam menjaga stok dan juga harga beras selama ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. Ini guna menjaga agar inflasi tetap rendah dan sesuai target pemerintah.

Bulog Pastikan Stok Beras di Jabar Aman. Operasi pasar mulai diintensifkan mengantisipasi kenaikan harga beras, sambil menunggu panen raya pada Februari atau Maret 2019.

Hari ini, Bulog Sub Divre Malang menggelar operasi pasar di Pasar Dinoyo, Pasar Besar dan Pasar Blimbing. Tiga armada truk masing-masing 5 ton beras premium dilepaskan untuk stabilitasasi harga.

Ahmad memastikan lembaganya dan Forum Pengendali Inflasi yang diisi oleh unsur aparat kepolisian dan pemerintah terus memantau perkembangan distribusi.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras Masih Aman. Direktur Pasar Induk Beras Cipinang Arief Prasetyo Adi memastikan, ketersediaan stok beras di pasar masih dalam kategori aman menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.

"Saat ini stok beras kita yang dikuasai Bulog berjumlah 90.000 ton. Stoknya di seluruh gudang Bulog di Sumatera Utara, termasuk di Gunung Sitoli, dan gudang yang kita sewa, karena gudang kita hanya berkapasitas 80.000 ton."

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) memastikan ketersediaan stok beras hingga pertengahan 2019 masih aman. Hal ini dilihat dari jumlah cadangan beras yang berada di Gudang Bulog masih berada di kisaran 2,6 juta ton.

Sutarto mengatakan, apabila pemerintah tidak menggelontorkan stok beras, sedangkan permintaan di tingkat masyarakat melonjak maka ini akan membahayakan. Sebab, sering kali ini dimanfaatkan oleh oknum dengan menaikkan harga gabah di tingkat petani.

Perbedaan data beras antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Kementerian Pertanian dapat mencederai kepercayaan publik. Oleh karenanya, pemerintah perlu meredam agar polemik mengenai data beras ini tidak terus digulirkan dan harus diselesaikan.