Subsidi Listrik

Dalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.

Secara perinci, realisasi tersebut terdiri dari kompensasi mencapai Rp268,1 triliun dan subsidi Rp206,9 triliun. Kompensasi diberikan untuk pembayaran kewajiban pemerintah atas penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.

Isu ini pertama kali bergulir dalam rapat pembahasan asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023 antara Kementerian Keuangan dan Banggar DPR RI, Senin (14/9).

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai, rencana penghapusan tersebut terkesan membuat konsumen dipaksa menggunakan daya listrik yang lebih tinggi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi mengungkapkan, pelaksanaan program subsidi listrik bagi pelanggan daya listrik 450 dan 900 volt ampere (VA) masih belum tepat sasaran.

Said mengatakan, masyarakat kelompok rentan miskin di bawah garis kemiskinan tidak boleh lagi menggunakan daya 450 VA. Penghapusan golongan rumah tangga 450 VA ini akan membuat permintaan listrik meningkat.

Dari jumlah tersebut, Kementerian Sosial kemudian melakukan pembaruan data yang hasilnya, terdapat pelanggan listrik 450 VA mengalami peningkatan ekonomi.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyampaikan, sebagai kementerian teknis pihaknya akan mendukung penerapan kebijakan tersebut. Hal ini diwujudkan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan teknis terkait.

Pengamat Energi Mamit Setiawan mendukung rencana pemerintah tersebut. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih produktif dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.

Pada 4 Juni 2021 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tengah mengkaji untuk menghilangkan subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA di 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian subsidi energi melalui barang dinilai sudah tidak tepat sasaran. Alasannya, subsidi ke barang seperti harga Pertalite dan Solar lebih banyak dinikmati masyarakat ekonomi mampu ketimbang masyarakat yang memang membutuhkan.

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryadi Sasmita meminta, pemerintah tidak mencabut kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) demi menghemat anggaran anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Yuventus Effendi mengungkapkan, subsidi energi masih belum tepat sasaran. Baik subsidi listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah membayarkan kompensasi BBM dan listrik sebesar 104,8 triliun. Angka ini jauh lebih besar dari yang dianggarkan dalam APBN 2022 yakni Rp 18,5 triliun.

Rofyanto menekankan, pemerintah secara bertahap memang menanggung kewajiban untuk mengembalikan harga-harga komoditas tersebut ke harga keekonomiannya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan pembiayaan subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp 127,9 triliun di 2022. Angka ini setara 25 persen dari kebutuhan subsidi sektor energi yang berkisar Rp 518 triliun.

Adapun pemerintah mensubsidi penggunaan bahan bakar minyak berupa solar dan minyak tanah hingga 5,6 juta kiloliter atau meningkat dari jumlah sebelumnya yang mencapai 5,0 juta kiloliter.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, sejak tahun 2017, belum ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan pelanggan. Dalam menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik, pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar Rp 243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp 94,17 triliun sejak 2017 hingga 2021.

Dia merinci, untuk tahun 2020 sejak April pemerintah menyalurkan Rp13,15 triliun kepada 33,02 juta pelanggan. Untuk tahun 2021, alokasi anggaran untuk stimulus listrik sebesar Rp11,08 triliun kepada 31,94 juta pelanggan.

Beredar sebuah informasi disertai link dengan narasi bahwa PLN bagikan subsidi listrik sebesar Rp5 juta menyertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai cara untuk mendapatkan subsidi tersebut.