Subsidi Listrik

Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan subsidi energi bagi masyarakat tidak mampu menjadi fokus pemerintah. Jokowi menyebut, di 2017 pemerintah mengalokasikan subsidi BBM dan elpiji 3 Kg sebesar Rp 32,3 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun. Penyaluran subsidi itu diharapkan tepat sasaran.

Pemerintah akan mencabut subsidi listrik untuk pelanggan 900 Volt Ampere (VA) tahun ini. Pencabutan ini bertujuan agar subsidi listrik lebih tepat sasaran. Pemotongan subsidi listrik hanya untuk masyarakat yang golongan mampu. Sedangkan, untuk golongan tidak mampu akan tetap mendapat subsidi.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan penyesuaian tarif listrik di awal 2017 ini bertujuan agar subsidi listrik bisa lebih tepat sasaran. Sebab, masih banyak pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi, namun masih menggunakan listrik subsidi. PLN menambah jumlah masyarakat miskin dapat subsidi.

Menteri Jonan ingin subsidi listrik lewat KIS, minta PLN mengkaji. Dengan begitu, penyaluran subsidi akan lebih tepat sasaran. Dia merinci, jika rencananya diimplementasikan, maka semua tarif golongan akan mengikuti harga keekonomian. Subsidi akan dipakai pada saat pembayaran tarif pada PLN dengan menggunakan KIS.

Awalnya, tarif listrik untuk rumah tangga sebagian akan dicabut pemerintah. Setidaknya, PT PLN (Persero) mencatat ada 18,9 juta pelanggan 900 VA yang tidak layak menerima subsidi. Sementara, 4,3 juta pelanggan masih layak menerima.

"Belum, masih wacana. Cuma teknisnya seperti apa kan belum pernah dibicarain," ucap Senior Vice President Digital Banking and Financial Inclusion Bank Mandiri, Rahmat Broto Triaji.

Sistem baru tersebut berupa penyaluran melalui kartu elektronik pembayaran semacam e-money.‎ Hal itu merubah sistem subsidi saat ini yang masih melalui sistem keuangan PLN sendiri.

Mantan Ketua Tim reformasi Tata Kelola Migas ini menegaskan pencabutan subsidi listrik ini nantinya akan berdampak besar pada masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Alasannya, pendapatan mereka tidak mengalami penurunan, sehingga pencabutan subsidi ini akan memperburuk kesejahteraan masyarakat.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah harus mewaspadai adanya perubahan ekonomi di masyarakat. Sebab, masyarakat sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, dan pencabutan ini akan memengaruhi pendapatan masyarakat.

Pola kenaikan listrik tersebut dinilai terlalu cepat. Menurutnya, pola kenaikan tersebut harusnya berlangsung selama satu tahun dan bukan selama enam bulan.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat sebanyak 18,7 juta pelanggan 900 VA masih mendapat subsidi listrik. Hal ini membuat pemerintah mengkaji ulang untuk pemberian subsidi tahun depan.

Sumber inflasi tahun depan terutama berasal dari kenaikan harga listrik untuk daya 900 VA dan sebagian 450 VA.

Dari total tunggakan sebesar lebih dari Rp 5 miliar itu, tunggakan terbanyak ada pada pelanggan umum terutama di Kwamki Lama dan lokasi-lokasi tempat pemukiman masyarakat asli lainnya.

Penerimaan subsidi untuk 900 VA dalam pemakaian rata-rata 124 kWh per bulan menerima subsidi sebesar Rp 101.000 per bulan. Dan untuk pemakai 450 VA dengan rata-rata pemakaian Rumah Tangga miskin sebesar 67,56 kWh mendapat subsidi sebesar Rp 66.000 per bulan.

PLN ungkap dari 4 juta pelanggan 900 VA hanya 2,8 juta laik subsidi. 1 Juta dari mereka berlistrik tetapi jaringannya 450 VA. Sementara, 513.000 sisanya di luar 450 dan 900 VA. Sedangkan, sebesar 196.531 pelanggan tidak teridentifikasi.

Langkah ini perlu dilakukan untuk mengalihkan subsidi tersebut ke 7 juta Kepala Keluarga (KK) yang belum tersentuh listrik.

Penghapusan subsidi 900 VA dilakukan di Januari, Maret, dan Mei 2017. Saat ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi. Jarman mengatakan bentuk sosialisasi merupakan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat serta dampak inflasi terkait penerapan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

Subsidi listrik yang diusulkan Bappenas adalah pemberian dana tunai melalui transfer ke rekening masyarakat miskin yang ditunjuk pemerintah. Kendati demikian, DEN belum mengetahui secara pasti penyaluran dana tunai melalui kartu atau rekening.

"Saya melihat akan sangat sulit untuk memilah-milah mana yang tidak berhak, dan mana yang berhak di antara pengguna 450 dan 900 VA, belum lagi masyarakat miskin yang terjebak di pemakaian 1.300 VA."

Pengamat soal pemangkasan subsidi listrik: Kebijakan belum jelas. Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR telah menyetujui pemangkasan dana subsidi listrik 2017 menjadi sebesar Rp 44,98 triliun dari usulan Rp 48,56 triliun. Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, menilai keakuratan data pelanggan khususnya 900 VA.