Sufmi Dasco Ahmad

Sufmi Dasco memfasilitasi pertemuan Hotman Paris dan Ketum PWI. Akhmad Munir menyebut ada keputusan penting usai mediasi.

Perpres ditargetkan terbit pada pekan depan.

Dasco menegaskan, masa reses bukan berarti kerja DPR berhenti.

Tindakan ini juga merespons pandangan yang berkembang di masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dasco hari ini menghadiri Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk Presiden akan segera menggelar rapat guna membahas daerah terdampak pemutusan hubungan kerja dan mencari solusi bagi kesejahteraan buruh di tengah gejolak ekonomi global.

DPR, Pemerintah dan para pemangku kepentingan lintas instansi finansial hari ini menggelar rapat dan konsolidasi di DPR.

Kepastian itu disampaikan pimpinan Komisi II DPR kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat pimpinan DPR.

Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal sebelumnya mengkritik terkait perjalanan luar negeri dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menilai kritik disampaikan kader PDI Perjuangan selama ini juga selalu bersifat membangun.

Diketahui, Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 selama ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu).

Kehadiran para pejabat tersebut dinilai sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap stabilitas pasar modal Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Mengutip data RTI, IHSG hari ini dibuka turun menjadi 6.599,21 dari penutupan perdagangan sebelumnya di 6.599,24.

DPR mengajak serikat buruh terlibat dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. UU baru ditargetkan rampung 2026 sesuai putusan MK.

Menurut Dasco, apabila pembahasan Undang-Undang dipaksakan dan terburu-buru, maka berpotensi kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baik NasDem maupun Gerindra menyatakan mereka baru mendengar isu tersebut dan tidak ada rencana untuk bergabung.

Dalam pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap RUU PPRT. Tidak ada satupun fraksi yang menolak.

Pertemuan berlangsung empat mata di sebuah ruangan.