Surat Suara

Pelaksanaan Pemilu 2019 di Semarang menemui sejumlah masalah. Di TPS 47 Ketileng Indah, Blok M, Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang, tidak tersedia surat suara untuk DPRD Provinsi, Rabu (17/4).

Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 84, Perumahan Dian Anyar, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta ditunda lantaran 242 surat suara Calon Presiden (Capres) tidak ada.

Kapolsek Tarogong Kidul, Kompol Hermansyah mengatakan, di wilayahnya terjadi tertukar surat suara untuk DPRD Garut. Namun meski demikian ia memastikan hal tersebut tidak mengganggu jalannya pencoblosan.

Menurut dia, kotak suara untuk Pilpres baru datang 10 menit kemudian setelah dia datang ke TPS. Meski demikian, kata dia, proses pencoblosan tak kunjung dimulai karena harus menghitung lebih dulu surat suara di dalam kotak Pilpres.

KPU akan melaporkan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu terkait temuan surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia.

Sebanyak 39.839 lembar surat suara caleg DPRD Sulsel dan caleg DPRD kabupaten/kota se Sulsel dimusnahkan malam ini, Selasa, (16/4) di kantor percetakan salah satu media lokal di Makassar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok memusnahkan ribuan surat suara rusak. Pemusnahan dilakukan di halaman gudang KPU Depok disaksikan Bawaslu, TNI-POLRI dan Kesbangpol Kota Depok. Ada 2.300 sura suara yang dimusnahkan sore tadi oleh KPU Depok.

Distribusi logistik di Kabupaten Garut masih belum tuntas, Selasa (16/4). Bahkan beberapa kecamatan yang sudah menerima logistik masih kekurangan sehingga harus dilakukan pengiriman tambahan.

Deni menjelaskan, surat suara yang masuk kategori rusak tersebut, seperti sobek, terkena tinta, termasuk surat suara yang bagus tetapi karena lebih juga dimusnahkan.

Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan membenarkan temuan surat suara itu. Dia menyebutkan, pihaknya mendapat informasi awal dari warga sekitar dan aparat keamanan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21.

"Surat suara itu bukan sampah. Jangan sampai salah mengutip. Itu kemungkinannya karena kita tidak bisa mengakses, kemungkinannya tidak akan kita hitung," jelas Evi seusai meninjau kesiapan logistik Pemilu di Medan, Senin (15/4).

Ilham meyakini, kekurangan surat suara di wilayah tersebut bisa diselesaikan dalam dua hari ini. Paling maksimal, KPU sudah harus merampungkan ketersediaan surat suara agar tidak merepotkan para pemilih di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan, Polisi Diraja Malaysia atau PDRM, bukan melarang pihaknya memeriksa langsung surat suara diduga dicoblos di Malaysia. Bachtiar Baital, asisten bidang Hukum Bawaslu, mengatakan, pihaknya mengikuti prosedur penindakan berlaku karena kasus ini tengah ditangani Polisi Malaysia.

Polri Tunggu Polisi Malaysia soal Video Surat Suara Tercoblos. Dia menyebut tim Bareskrim Mabes Polri sudah berkoordinasi dengan PDRM mengenai kasus tersebut. Proses investigasi pun masih berlanjut, sehingga belum dapat menyampaikan temuan sementara.

Terkait kasus di Malaysia, Djoko menyerahkan kepada aparat berwajib. Dia berharap aparat bisa menyelesaikan dengan mekanisme yang objektif.

Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempercepat distribusi surat suara ke pulau-pulau yang ada di wilayah Banten. Hal ini mempertimbangkan cuaca dan akses medan jalan yang sulit dan jauh.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan sebenarnya data awal Bawaslu sudah dimiliki berupa hasil pengawasan di lapangan ketika terjadi peristiwa 'penggerebekan'. Namun pihaknya perlu memastikan kembali karena ada beberapa hal yang belum terang.

Menurutnya masalah tersebut tidak bisa menghentikan tahapan pemilu yang tengah berlangsung. Sebab, kasus surat suara tercoblos itu tidak terjadi di banyak negara.

"Diperlukan Badan Independen untuk mengawasi jalannya Pemilu di Malaysia agar berjalan jujur dan adil agar nanti Pemilu ini menghasilkan pemimpin dan anggota dewan yang bersih," kata Basri