swasembada gula

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Fatchuddin Rosyidi mendukung program restrukturisasi bisnis gula PTPN Group melalui pembentukan anak perusahaan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co.

Secara prinsip ekonomi, penunjukkan PTPN III ini sebagai pengolah gula kristal putih dan gula rafinasi bisa menimbulkan potensi monopoli produksi dari pihak pemerintah.

Sebab, dalam rancangan draft Perpres tersebut, terungkap jika pemerintah menugaskan PTPN III untuk memproduksi gula konsumsi dan gula industri sekaligus dengan menggandeng mitra kerja. Alih-alih mencapai swasembada gula nasional, skema tersebut dikhawatirkan hanya akan memunculkan monopoli usaha.

Nugroho menyebutkan bahwa hingga Juli 2022, program Makmur telah terlaksana di atas lahan seluas 184.305 hektare atau 73 persen dari target 250 ribu hektare pada akhir tahun 2022, dengan jumlah petani binaan sebanyak 94.431 orang.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus mengoptimalkan luasan pengelolaan lahan perkebunan tebu demi mewujudkan swasembada gula konsumsi tahun 2025. Salah satunya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan tanam tebu perdana.

Yus menambahkan, dalam jangka waktu 41 hari, dari 199.140 ton tebu yang digiling, mayoritas berasal dari wilayah Banyuwangi, Jember dan sekitarnya.

Untuk mencapai swasembada GKP tahun 2025, produksi GKP dalam negeri harus sebesar 3,9 juta ton. PTPN Group melalui PT SGN mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula nasional.

Pahala mengakui, hingga saat ini Indonesia masih kekurangan produksi gula. Nilai produksi tidak mencukupi untuk memenuhi konsumsi.

Ma'ruf menuturkan, Indonesia pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun 1930-an dengan prestasi tertinggi sebagai negara pengekspor gula.

Restrukturisasi bisnis gula tersebut merupakan bagian dari 88 Program Strategis Kementerian BUMN masa bakti Kabinet Indonesia Maju 2020-2024.

Abdul Ghani menuturkan sejumlah poin yang harus dimiliki asisten di lingkup Perkebunan Nusantara. Di antaranya, rasa kesamaptaan dan jiwa korsa, terbentuknya sikap dan Akhlak (Amanah, Konsisten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

"Melalui sinergi antara PTPN III dan PT RNI ini maka diharapkan akan terbangun komitmen dan kekuatan sehingga tujuan dari peran masing-masing perusahaan dalam Klaster Perkebunan dan Klaster Pangan dapat segera terwujud."

Holding PTPN mengambil langkah cepat dan terukur dengan melihat semua peluang yang ada. Selain itu, kata Ghani, Holding Perkebunan akan mengurangi risiko-risiko yang berpotensi muncul sehingga tujuan utama transformasi bisnis gula tetap tercapai.

Restrukturisasi bisnis gula tersebut merupakan bagian dari 88 Program Strategis Kementerian BUMN masa bakti Kabinet Indonesia Maju 2020-2024.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III atau PTPN Grup mengusulkan pembentukan Sugar Company (SugarCo) yang merupakan entitas tunggal (single entity) dari 35 pabrik gula (PG) milik PTPN Grup. SugarCo nantinya akan menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA).

Untuk memenuhi janji tersebut, dia pun berpesan kepada PTPN meningkatkan keberpihakan pada tebu rakyat. Caranya dengan menghilangkan permainan dalam menilai rendemen tebu milik petani, pemberian bibit unggul, dan bantuan pupuk.

Menurut Erick Thohir, ini merupakan bagian dari ketahanan pangan. Apalagi, peta jalan mengenai realisasi swasembada gula konsumsi ke depan sudah ada dan Presiden Joko Widodo memberikan dukungan.

Keberadaan gula sebagai pemanis sudah berlangsung sejak dulu, di mana saat ini penggunaannya semakin meningkat seiring kemunculan berbagai varian makanan yang menggunakan gula sebagai bahan dasarnya.

Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan, prospek bisnis gula di Indonesia masih cukup bagus dan menjanjikan. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan dan konsumsi gula nasional yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya laju pertumbuhan penduduk.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan munculnya kasus tersebut bisa dipicu oleh permasalahan gap harga antara gula dalam negeri dengan gula impor.