Tapera

Sedangkan, peserta yang tidak diwajibkan mengikuti program Tapera ialah karyawan atau pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan tidak semua pekerja wajib memiliki Tapera.

Moeldoko menyebut pelaksanaan aturan ini karena backlog rumah yang tinggi mencapai 9,9 juta

Gaji Pekerja Swasta Dipotong Buat Tapera Berlaku di 2027, Kemenaker Minta Tenang.

Penjelasan Istana Soal Tapera: Bukan Potong Gaji, Tabungan Bisa Dicairkan.

Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.

Para Peserta harus memastikan data kepesertaan yang tersimpan pada adalah yang terbaru, data tersebut mencakup informasi penghasilan.

Wapres sekali lagi meyakinkan bahwa dana masyarakat di Tapera aman dan nanti akan dikembalikan.

Warganet bereaksi keras terhadap wacana iuran Tapera tersebut

Kebijakan Tapera kurang tepat bila di Bali, kendati mayoritas pekerja di Bali rata-rata memiliki rumah di kampung.

Kebijakan pemotongan gaji para pekerja swasta maupun ASN/PNS untuk program Tapera menjadi sorotan publik. Simak manfaat dan dampak buruknya.

Gaji pekerja akan dipotong untuk tabungan perumahan, dengan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung oleh pekerja.

Peserta Tapera bisa mengajukan DP 0 persen serta bebas memilih lokasi rumah. Daftar rumah bis peserta akses melalui https://bit.ly/DaftarRumahBTN.

Iuran Tapera akan dipotong dari gaji karyawan sebesar 3 persen setiap bulannya. Rinciannya, 2,5 persen dari gaji diterima, dan 0,5 persen dibayar perusahaan.

Lembaga ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang terdiri dari lima orang.

Sanksi juga disiapkan pemerintah pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera.

Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.

Pada PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera pada pasal 5 ayat 2 menyebutkan peserta terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri.

Padahal pemotongan iuran Tapera itu angkanya tidak kecil. Pada akhirnya terakumulasi menjadi dana jumbo yang dikelola oleh Badan Pengelola atau BP Tapera.

Jusuf Kalla mendukung kebijakan Tapera ini dihidupkan kembali pemerintah, agar setiap masyarakat mempunyai rumah.