Tifatul Sembiring

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Tifatul Sembiring, mengatakan, perombakan susunan pengurus DPW Sumut tersebut berdasarkan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Presiden PKS M Sohibul Iman dan Sekjen Mustafa Kamal.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, menegaskan susunan tim pemenangan masih digodok. Sehingga dia yakini tak ada satu partai yang dominan berada di tim pemenangan.

"Belum ada kesepakatan tapi kalau fatsun fatsun iya, fatsun itu karena kita pendukung pertama dari Gerindra capres cawapres, fatsunnya ke PKS. Tapi belum tentu mereka setuju begitu kan," kata Tifatul.

"Saya imbau kepada semua pihak jangan menghujat ulama Pak Kiai Ma'ruf Amin itu ulama besar," ujar Tifatul.

Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mendorong Wasekjen Demokrat Andi Arief dilaporkan ke polisi. Dia membantah tegas mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno kepada PKS demi kursi Cawapres Prabowo Subianto.

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring meminta kepada Sekjennya Partai Demokrat Andi Arief untuk membuktikan mengenai dugaan mahar politik dari Sandiaga Uno yang diberikan untuk PKS dan PAN sebanyak Rp 500 miliar.

Kini, PKS memilih sikap bijak untuk berjuang bersama dan mengutamakan kepentingan bangsa yang lebih baik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai koalisi yang paling vokal menolak rencana duet Prabowo-AHY. Ini yang membuat PKS tidak legowo jika Prabowo berpaling dan memilih orang lain ketimbang nama cawapres dari PKS

Beberapa pihak menilai lantaran PKS tidak mempunyai kader kuat untuk dicalonkan capres-cawapres.

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring berharap, Persaudaraan Alumni (PA) 212 tak lagi mengumbar kebencian akibat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Menurut dia, masalah dalam Pilkada DKI tidak perlu diresapi berlarut-larut.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak rela bila akhirnya Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminang Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menilai Demokrat merupakan 'orang baru' yang mendekati Gerindra.

Ushep menyarankan Prabowo membujuk ketiga partai untuk tidak memaksakan kader menjadi cawapresnya. Prabowo bisa menawarkan pembagian kekuasaan (power sharing) sebagai bahan kesepakatan.

Koalisi dua partai besar itu mulai menampakkan sinyal perpecahan. Hal tersebut terlihat dari perbedaan pendapat mengenai calon yang bakal maju di pilpres mendatang. Keduanya sama-sama mempertahankan pandangannya terkait calon tersebut.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengaku heran dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengancam akan keluar dari koalisi pilpres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto jika kadernya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres). Dia menilai, PKS hanya ingin mengejar kekuasaan.

Ferdinand mengatakan Demokrat tidak mempersoalkan jika PAN atau PKS mendorong kader mereka masing-masing menjadi cawapres Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono menanggapi ucapan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring yang mengatakan cawapres Partai Gerindra harus dari PKS. Menurut Arief ucapan Tifatul bukanlah sikap resmi dari partai yang dipimpin oleh Muhammad Sohibul Iman itu.

"Kalau beliau sebagai capres silakan saja cawapres dari PKS. Jadi gini enggak mungkin, ini kan berbarengan Pileg, Pilpres," tegasnya.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tak merasa tersinggung dengan doa dari Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring dalam Sidang Tahunan di Gedung DPR/MPR, 16 Agustus lalu. Kala itu, Tifatul berdoa meminta agar Allah SWT memberikan badan yang gemuk ke Presiden.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan doa yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR, Tifatul Sembiring saat Sidang Tahunan MPR berbeda dengan yang dilaporkan. Saat itu, Tifatul sempat mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih gemuk.

Doa ala politisi DPR, singgung fisik, ganti pemimpin & janji palsu. Sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin negeri ini pada 2014, sudah tiga kali mereka mendengar doa bernada sindiran dari politisi Senayan.