Timsel Anggota Kpu Bawaslu

Menurut catatan PulseFeed, tidak semua incumbent dari anggota KPU dan Bawaslu mendaftar posisi yang sama dengan jabatan sebelumnya. Ada sejumlah nama yang mendaftar di lembaga yang berbeda.

Ketua Timsel KPU-Bawaslu Juri Ardiantoro mengatakan, latar belakang dari para calon yang lulus syarat administrasi cukup beragam.

Juri memaparkan, total seluruh pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu sebanayak 868 orang.

Melansir laman resmi Tim Seleksi KPU dan Bawaslu, http://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id, yang diakses di Jakarta, dari 868 orang mendaftar 492 orang melamar sebagai anggota KPU. Sementara 376 lainnya mendaftar sebagai anggota Bawaslu periode 2022—2027.

LSM Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Insiatif meminta kepada Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu periode 2022-2027 untuk ke depan melampirkan CV atau data diri setiap calon.

Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri dengan tiga cara.

Tim seleksi KPU dan Bawaslu disoroti masyarakat. Salah satu alasannya, Ketua Timsel KPU-Bawaslu Juri Ardiantoro merupakan mantan anggota timses Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2024. Juri juga kini menjabat sebagai Deputi di Kantor Staf Presiden (KSP).

Tim seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu melaporkan jumlah pendaftar baru sebanyak 38 bakal calon anggota KPU RI dan 28 bakal calon Bawaslu RI periode 2022-2027.

Publik juga akan terus mempertanyakan independensi Juri. Hal itu juga tentu saja mengarah pada delegitimasi para calon anggota Bawaslu dan KPU yang terpilih.

Seleksi pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 dimulai pada 18 Oktober 2021.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan Keppres Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Masa Jabatan 2022-2027 dan Calon Anggota Bawaslu untuk Masa Jabatan 2022-2027, kepada sebelas orang tim seleksi. Penyerahan dilakukan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (12/10).

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meragukan independensi tim seleksi anggota KPU-Bawaslu yang dibentuk Presiden Jokowi. Sebab, ada 4 orang unsur pemerintah dalam tim itu yang tak sesuai dengan ketentuan undang-undang.