TKI Ilegal

Ke-44 orang yang diamankan kemudian diperiksa. Mereka dipastikan sebagai TKI ilegal yang pulang ke Indonesia dibantu nelayan yang berada disekitar perairan itu. Para TKI itu lalu dievakuasi melalui laut menuju Posmat Bagan Asahan, yang lokasinya jauh dari permukiman penduduk dan akses kendaraan.

Setelah diperiksa, petugas menemukan 2 ABK dan 22 TKI ilegal. Seluruhnya laki-laki. Para TKI dan ABK itu menjalani pemeriksaan kesehatan, seperti pengukuran suhu tubuh. Petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan kepada penumpang, barang bawaannya, maupun kapal yang digunakan.

Pengumuman meninggalnya satu pasien positif corona di Indonesia dua hari lalu menyisakan sejumlah pertanyaan bagi publik.

Seorang TKI yang bekerja sebagai pengasuh di Taiwan dinyatakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) pada Rabu (26/2).

Kapolres Serang Kota AKBP Edhi Cahyono menjelaskan kedua tersangka yakni RF dan NR berniat memberangkatkan empat calon tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku lain dari kasus tersebut.

Dia menyebutkan penangkapan terhadap kedua TKI penduduk Aceh itu dilakukan pada Jumat (7/2) sekira pukul 20.00 WIB.

Kedua TKI itu diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai guna proses hukum lebih lanjut.

Para pekerja migran ini baru melaksanakan tes kesehatan.

Baru-baru ini Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor B Laiskodat mengeluarkan pernyataan kalau ada pekerja imigran ilegal yang sukses harus disyukuri, dan meninggal dunia harus dikubur. Pernyataan Viktor tersebut menuai kecaman dan dianggap tidak berperikemanusiaan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia.

Pelaku diupah Rp1,5 juta untuk sekali membawa para TKI itu dengan speedboat. Hingga akhirnya, aksi mereka ketahuan.

Pelabuhan Jembatan Hj Putri ini memang menjadi tempat menyeberangkan TKI ilegal tujuan Negeri Sabah dengan modus tinggal di Pulau Sebatik.

Setelah diperiksa, ada 17 orang penumpang dewasa dan satu orang bayi.

180 Orang asal kota dan kabupaten Kediri dipulangkan Kementerian Sosial bersamaan dengan pemulangan ribuan WNI Korban Perdagangan Orang (KPO) pada tahun 2017-2018. Kondisi mereka sangat memprihatikan.

Pegiat Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Dul Wiralodra mengatakan, kabar penangkapan ketiganya oleh petugas keamanan di Irak dari sesama TKI.

Padahal, pada tahun 2015 pemerintah telah menerbitkan kebijakan moratorium tentang penempatan pekerja migran sektor informal ke seluruh negara Timur Tengah.

"Mereka ini tidak bisa menunjukkan surat dokumen resmi masuk ke Malaysia. Mereka memaksa masuk ke Malaysia melalui 'jalan tikus' (jalan ilegal) di perbatasan yang ada daerah Entikong."

Penolakan keberangkatan itu terjadi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Riau memiliki delapan TPI dan penolakan keberangkatan paling banyak terjadi di TPI Kota Dumai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, 12 orang calon pekerja migran mengaku akan diberangkatkan ke Arab Saudi dan 31 calon pekerja migran ke negara penempatan Malaysia sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Kades Harus Aktif Awasi Pengiriman TKI. Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea berharap banyak pada peran aktif kepala desa (kades) atau lurah agar terjadi penguatan pengawasan pengiriman TKI dari hulu ke hilir.

Karena mengepos di rumah dinas dan gaji ditransfer langsung ke rekening, Agung nyaris tak pernah check lock atau lapor kehadiran ke kantor Satpol PP. Sebab PNS yang tidak check lock hanya berakibat tidak dapat Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai.