Tol Laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, beberapa capaian proyek tol laut sebetulnya sudah semakin membaik. Bahkan, satu tahun ke depan pihaknya akan berusaha menggenjot kinerja proyek tol laut tersebut. Saat ini pemerintah sedang fokus untuk meningkatkan kualitas dan penambahan jarak pada tol laut.

Masa kabinet kerja Jokowi-JK tersisa satu tahun lagi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan tetap fokus mengejar penuntasan proyek tol laut.

Selama ini, bunga untuk pembangunan dan pembelian kapal yang dikenakan perbankan cukup tinggi. Alhasil pengembangan bisnis para pengusaha kapal tidak secepat yang diinginkan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti program tol laut yang belum berjalan sesuai harapan. Sebab, program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mengatasi konektivitas itu masih kurang optimal.

"Saat ini proses lelang untuk 3 trayek yaitu Trayek T-5, T-8 dan T-10 sedang berjalan dan harapannya pada bulan April ini akan selesai dan telah ditetapkan pemenangnya sehingga bisa langsung operasi," ucap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Dwi Budi Sutrisno.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan Sidang Kabinet Paripura yang dilaksanakan di Istana Negara, sore hari ini fokus membahas lima hal. Lima poin ini masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Dari hasil peninjauan itu, Rini meyakini proyek itu dapat diselesaikan pada Oktober 2018 dari jadwal sebelumnya akhir 2018.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, mengatakan bahwa pembangunan tol laut yang selama ini dijalankan pemerintah memberikan dampak yang cukup baik bagi penurunan harga di beberapa daerah. Selain itu, Agus pun mengatakan pihaknya mencatat penurunan dwelling time di 4 pelabuhan.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Dwi Budi Sutrisno pemerintah akan menambah 2 trayek dalam program Tol Laut di Indonesia bagian Timur pada tahun 2018. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tol laut, baik terhadap proyek maupun mekanisme.

Keinginan ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam retreat Sesi II Pertemuan Ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC yang bertema "New Drivers for Regional Trade, Investment, and Connectivity" di Intercontinental Peninsula Resort, Da Nang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada indikasi terjadi monopoli dalam pelaksanaan tol laut sehingga perlu ada perbaikan dalam sistem pendaftaran. Dia juga mengakui, dalam perkembangan tol laut yang diluncurkan 4 November 2015 memang masih ada kekurangan.

"Tol laut harus dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian minat pengusaha dan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat," kata Menhub Budi Karya Sumadi.

"Seharusnya dengan konektivitas yang tinggi, kita semakin bersatu. Bukan sebaliknya. Pada 1928, dengan tingkat konektivitas yang rendah, dari Sulawesi naik kapal laut berminggu-minggu tapi kita bersatu," ujar Yudi.

Program Presiden Joko Widodo yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga belum menjangkau sejumlah kawasan pedalaman Papua. Hal itu disebabkan minimnya akses penerbangan ke sejumlah kawasan tersebut. Tak hanya program BBM satu harga, program tol laut juga belum menjawab kebutuhan rakyat Papua.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan telah mulai melakukan pemerataan harga pangan di wilayah Timur melalui tol udara sejak dua bulan lalu. Sebanyak 12 kota telah dijangkau melalui program tol udara. Guna mempercepat pemerataan harga lewat tol udara, perbaikan sejumlah bandara di wilayah Timur dilakukan.

Rencananya, kapal perintis itu akan ditempatkan di wilayah perairan yang melewati ketinggian gelombang rata-rata di atas 2 (dua) meter, yang umumnya terdapat di wilayah Samudera Hindia dan Indonesia Bagian Tengah/Timur.

Budi mengatakan pengoperasian tol laut yang menjangkau daerah terpencil berpengaruh pada penurunan harga barang. Di Kabupaten Rote Ndato, Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, penurunan harga barang mencapai hingga 20 persen.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memastikan pengerjaan proyek perhubungan laut tetap berjalan dan tidak terganggu dengan kasus penangkapan yang diduga Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub oleh KPK.

KPK tangkap tangan Dirjen Hubla Kemenhub terkait proyek tol laut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kabarnya, yang ditangkap seorang Dirjen.

Para pengusaha meminta pemerintah menyerahkan program tol laut kepada swasta. Sebab, tol laut yang menjadi salah satu unggulan pemerintah dalam menekan harga pangan, terutama kebutuhan pokok dinilai belum berjalan efektif.