Tommy Soeharto

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan jika sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan perihal penanganan persoalan utang para obligor dan debitur BLBI.

Tommy dipanggil untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim B pada Kamis (26/8) bersama pengurus PT Timor Putra Nasional lainnya yaitu Rony Hendrarto Ronowicaksono di Gedung Syafrudin Prawiranegara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada 15.00 WIB.

Tommy dipanggil untuk menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim B pada Kamis (26/8) bersama pengurus PT Timor Putra Nasional lainnya yaitu Rony Hendrarto Ronowicaksono di Gedung Syafrudin Prawiranegara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada 15.00 WIB.

Potret terbaru Darma Mangkuluhur putra Tommy Soeharto saat liburan di Gunung Bromo.

Partai Berkarya kubu Muchdi PR telah resmi mengajukan banding atas gugatan yang memenangkan gugatan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) beberapa waktu lalu, pada Senin (1/3).

Priyo mempersilakan kubu Muchdi PR mengajukan banding atas amar putusan tersebut. "Monggo, silakan saja, kalau Pak Muchdi akan banding," katanya.

Pangeran Cendana Tommy Soeharto, berhasil merebut kembali kursi kepemimpinan Partai Berkarya setelah sebelumnya sempat dikudeta.

Ketua Umum Partai Berkarya kubu Munaslub, Muchdi Purwopranjono mengatakan, pihaknya akan menempuh banding atas putusan PTUN Jakarta. Sebelumnya, kubu Tommy Soeharto menang gugatan dan putusan tersebut membatalkan serta memerintahkan Menkum HAM mencabut keputusan atas pengesahan pengurus DPP kubu Muchdi PR.

PTUN Jakarta juga memerintahkan Menkumham mencabut keputusan perubahan AD/ART dan pengesahan perubahan pengurus Berkarya Muchdi PR.

"Klient kami ini dipaksakan untuk menerima nilai ganti rugi yang semestinya tidak pernah dilibatkan, klien kami tiba-tiba 2020 itu dipanggil dan sudah ada penetapan harga yang semestinya itu 2017," ucapnya.

Putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengajukan gugatan ke pemerintah. Dia menuntut pemerintah membayar ganti rugi senilai Rp56 miliar.

Gugatan yang dilayangkan Tommy berkaitan dengan keputusan Menkum HAM, Yasonna H Laoly, yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 pimpinan Muchdi Purwopranjono atau Muchdi PR. Yasonna menyebut keputusan pengesahan kepengurusan DPP Partai Berkarya dipimpin Muchdi PR sudah sesuai prosedur.

Peran pemerintah dalam hal ini Kemenkumham menjadi sorotan. Sebab kubu Muchdi PR menyatakan susunan kepengurusan hasil Munaslub sudah mengantongi SK Menkumham.

Ketika digelar, terjadi suasana panas. Kubu Tommy sampai melakukan pembubaran. Putra Presiden RI ke-2 Soeharto itu bahkan memimpin langsung pembubaran.

Ia menegaskan kepengurusan Partai Berkarya yang sah ada dipimpin dia selaku ketua umum. Acuannya SK No.MHH-04.AH.11.01 Tahun 2018.

Berkarier di dunia militer hingga 3 kali berpindah haluan panji kendaraan politik membuat Muchdi PR kini menjadi sosok yang cukup kuat di Partai Berkarya saat ini.

Priyo mengungkapkan, apa yang dilakukan Partai Berkarya kubu Muchdi berpotensi mencemarkan nama baik. Bahkan, kata dia, bisa berpotensi pidana.

"Dibocorkannya SK Menkum HAM ini, kalau itu benar, akan menjadi 'aib demokrasi' pada pemerintahan ini. Atas dasar apa? Jelas-jelas Munaslub tersebut tidak sah, ilegal dan melanggar berbagai aturan partai,"

"Jadi pertanyaan adalah ini partai kan baru berkonflik kok langsung keluar SK Kemenkum HAM," kata Adi.

"Sebetulnya tidak ada dualisme, karena kami Partai Berkarya yang sah sedangkan mereka menamakan partai Beringin Karya jadi jelas berbeda," ucapnya.