Tragedi Paniai

Komnas HAM siap apabila diminta untuk hadir sebagai saksi di meja persidangan. Termasuk untuk turut terlibat melihat jalannya persidangan.

Berkas perkara tersangka pelanggaran HAM berat Paniai, IS telah lengkap secara formil dan materiil pada Jumat, 13 Mei 2022.

Ketut menyampaikan proses penyerahan dilaksanakan secara virtual (zoom meeting) pada pukul 09.00 Wib tadi. Dimana Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

IS, yang berstatus purnawirawan TNI, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, pada 2014. Saat peristiwa Paniai itu terjadi, tersangka IS merupakan perwira penghubung di Kodim Paniai.

Ketut mengatakan jika alasan tidak ditahan karena IS selama menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Penyidik pada Direktorat Pelanggaran HAM Berat, pada Jampidsus masih kooperatif.

Febrie menerangkan IS pernah menjabat sebagai sebagai perwira penghubung di Komando Distrik Militer (Kodim) wilayah Paniai pada 2014.

Kejaksaan Agung telah membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Provinsi Papua Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Selain prajurit TNI dan personel polisi, penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa empat saksi ahli terkait perkara tersebut. Empat saksi ahli dari Ahli Laboratorium Forensik dan Ahli Legal Audit.

Menurut Andika, TNI pada kasus itu hanya perlu memastikan adanya kejelasan serah terima prajurit yang akan menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus Paniai oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam saksi terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam peristiwa di Paniai, Papua, pada Tahun 2014. Pemeriksaan dilakukan sejak Senin (7/2) sampai Selasa (8/2).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan pada 20 Mei lalu pihaknya telah menerima pengembalian berkas penyelidikan terkait peristiwa penembakan di Paniai, Papua dari Jaksa Agung. Dia mengatakan pengembalian berkas tersebut adalah pengembalian kedua yang disertai dengan alasan yang sama.

Damanik menjelaskan proses yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menko Polhukam, TNI, dan Kepolisian atas kasus Paniai terbukti tidak dapat menghadirkan keadilan sesuai dengan prinsip HAM.

Anggota Komisi III Asrul Sani, berencana mendudukkan mereka dalam satu forum agar tidak terjadi silang pendapat di media massa saja.

Menurut Ali, tim masih mempelajari berkas kasus tersebut. Dalam proses penegakan hukum perkara ini, dibutuhkan kerja sama dari Komnas HAM.

Soal sikapnya sendiri, apakah berpandangan ini sebagai kasus pelanggaran HAM berat atau tidak, Mahfud menegaskan, belum melihat kesimpulan dari Komnas.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku belum mendapatkan data dan keputusan Komnas HAM terkait terkait insiden di Paniai, Papua. Jika sudah mendapatkan laporannya, Mahfud menegaskan pemerintah berkomitmen menindaklanjutinya.