transjakarta baru rusak

Pengadaan bus dibagi dalam beberapa paket dengan harga berbeda. Padahal, spesifikasi dan tipe bus ditawarkan sama saja.

Menteri Perindustrian secara terang-terangan mengkritik langkah Jokowi yang tak mengambil bus buatan lokal

Seharusnya Inspektorat bisa melakukan pencegahan. Jangan sampai kasus korupsi pengadaan bus tahun 2004 terulang.

Kasus laporan Inspektorat Pemprov soal pengadaan bus ini sudah diserahkan oleh Jokowi ke BPK.

Inspektorat Pemprov DKI Jakarta sudah melaporkan hasil penyelidikan internal mereka. Ada dugaan kecurangan.

"Sekarang yang disorot Pengadaan TransJakarta. Ini akan jadi perhatian BPK," ujar Ali Masykur.

Ia menegaskan, komunikasinya dengan pimpinan KPK sering membicarakan kasus-kasus yang terjadi di Pemprov DKI.

"Hasil temuan BPK baru diserahkan ke Jaksa atau Polisi," ujar Ahok.

Inspektorat Pemprov DKI sudah menemukan kesalahan-kesalahan dalam pengadaan bus tersebut.

Total biaya pengadaan itu diketahui sebesar Rp 1,5 triliun.

"Ya enggak apa-apa," singkat Jokowi saat dikonfirmasi di Balaikota DKI Jakarta.

Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) melaporkan pada KPK karena ada indikasi korupsi soal pengadaan bus baru.

Menurut mereka dugaan kerugian negara akibat kasus ini sebesar Rp 3,8 miliar.

Kata Andrinof, ketegasan Jokowi justru dimanfaatkan oknum pejabat untuk mengambil keuntungan.

"Kalau menunggu, kapan bisanya kecurigaan itu terbongkar," kata Danang.

Rencana tersebut untuk mengurangi jumlah angkutan umum tak layak jalan yang ada di Jakarta.

Sejumlah bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) baru datang sudah rusak.

Sebab perusahaan yang memproduksi mesin bus pariwisata merupakan Badan Usaha Milik Negara China.

Pemprov DKI Jakarta juga akan melihat rekam jejak perusahaan yang mengikuti tender.

"Sebaiknya temuan Inspektorat itu disampaikan ke KPK, biar bisa ditelaah lebih lanjut," ujar Johan Budi.