Trimedya Panjaitan

Koalisi Penegak Citra DPR pernah melaporkan empat anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mendampingi pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bareskrim Polri, Senin (7/11) lalu.

PDIP mempersilakan partai lain jika ingin berbalik arah. PDIP tetap konsisten menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan. Kasus yang menjerat Ahok tidak seberat 10 tahun menjadi oposisi pemerintah.

Trimedya Panjaitan mempertanyakan keputusan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang menetapkan status tersangka kepada Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama. Bareskrim Polri hingga saat ini belum menyebutkan dua bukti kesalahan Ahok dalam kasus itu.

Tinggalkan Ahok di Bareskrim, 2 politisi PDIP irit bicara. Keduanya tidak banyak bicara saat awak media mencoba mengklarifikasi apa-apa saja yang menjadi pertanyaan dari penyidik kepolisian. Junimart mengaku mendapatkan empat pertanyaan, namun dia enggan mengungkapkannya.

Menurutnya, langkah reformasi hukum sudah ditunjukkan Jokowi saat ikut dalam operasi pemberantasan pungli (OPP) bersama kepolisian di Kementerian Perhubungan. "Ada yang menyampaikan kok seorang Presiden sampai ke lokasi untuk urusan OTT yang cuma sekian puluh juta. Tapi bukan itu yang dilihat," ujarnya.

Rencana pembangunan gedung baru DPR selama ini kerap dipersoalkan masyarakat karena prosesnya kurang transparan.

Pemberian deponering kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dinilai tidak memenuhi syarat.

Jaksa Agung Prasetyo tidak menjelaskan secara detail pertimbangan yang digunakan untuk melakukan deponering.

PDIP minta kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto diteruskan ke pengadilan buat buktikan ada tidaknya kriminalisasi.

Salah satu alasannya karena Abraham Samad dan BW tak lagi jadi pimpinan KPK.

Yang harus dijaga adalah upaya provokasi orang-orang di sekitar Jokowi agar tak mengubah karakter Jokowi.

"Saya kira jaksa sering terima SMS seperti itu dan DPR juga sering tapi tak pernah dilaporkan," kata Trimedya.

Ical disebut sudah siapkan nama buat masuk di jajaran kabinet Jokowi-JK.

Berbagai harapan tinggi tersemat pada kelima pimpinan baru KPK.

Pemerintah mengirim pesan penting bahwa mereka serius untuk memerangi kejahatan narkoba yang semakin merajalela.

"Bagi kami kalah menang pilkada itu biasa, tapi proses demokrasi harus benar."

Dikabarkan, Ade Komarudin akan dilantik sebagai Ketua DPR pada tanggal 11 Januari 2016.

"Kalau itu hanya ditangani anggota DPR saya khawatir apapun putusannya," katanya.

Fit and proper test dilakukan secara marathon.

Ada sejumlah fraksi yang berniat mengembalikan nama calon pimpinan KPK ke Presiden.