ump 2026

Menaker tidak percaya jika rumusan kenaikan UMP tahun depan bakal memicu gelombang protes dari kelompok buruh. Sebab, ia mengaku banyak mendapat apresiasi.

Masing-masing pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menghitung besaran UMP 2026 sesuai perekonomian daerah.

Hasil akhir kenaikan UMP 2026 nantinya berada di tangan Dewan Pengupahan Daerah.

Menurut buruh, definisi kehidupan layak haruslah mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020.

Yassierli menyampaikan, peningkatan komponen tersebut adalah buah dari aspirasi buruh dan pekerja yang dipertimbangkan oleh pemerintah.

Gubernur juga diwajibkan untuk menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) dan juga dapat menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Gubernur di setiap provinsi diwajibkan untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) paling lambat 24 Desember 2025, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) terbaru.

Manaker menyampaikan Peraturan Pemerintah tentang UMP 2026 telah melalui proses kajian dan diskusi yang mendalam, melibatkan pihak pengusaha serta buruh.

Perubahan yang berulang itu membuat pelaku usaha kesulitan menyusun perencanaan bisnis secara berkelanjutan, terutama untuk jangka menengah dan panjang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Kadin telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi industri untuk menyusun masukan mengenai formula UMP/UMR tahun depan.

Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda.

Berbagai dinamika mewarnai Ekonomi Indonesia sepekan terakhir, mulai dari usulan UMP 2026, masuknya modal asing, negosiasi saham Lotte, hingga program diskon akhir tahun. Simak rangkuman lengkapnya!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 akan sangat bergantung pada data pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025. Simak detail lengkapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif berkomunikasi dengan buruh dan pengusaha untuk membahas Upah Minimum Provinsi 2026. Penetapan UMP 2026 akan menunggu rancangan peraturan pemerintah (PP) yang baru.

Edy mengingatkan, PP 36/2021 sudah mengunci kewajiban gubernur untuk menetapkan UM provinsi paling lambat 21 November.

Penyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri.

Para buruh demo diguyur hujan. Banyak yang menggunakan jas hujan dan menutup seragam organisasi buruh.

Proses penyusunan aturan tersebut, ia tegaskan dilakukan dengan hati-hati. Melalui dialog sosial bersama berbagai pihak terkait.

Penyusunan formula UMP tersebut melibatkan koordinasi antara Kemnaker dan Kemenko Perekonomian.