upah minimum
-
News •Disnakerin Madiun Intensifkan Pemantauan Penerapan UMK 2026 Kabupaten Madiun di PerusahaanDinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Madiun secara proaktif memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UMK 2026 Kabupaten Madiun. Bagaimana upaya pengawasan ini berjalan dan apa saja yang perlu diketahui pekerja serta pengusaha?
-
News •Resmi Ditetapkan, UMK Lampung Selatan 2026 Naik Signifikan Jadi Rp3,2 JutaPemerintah Kabupaten Lampung Selatan resmi menetapkan UMK Lampung Selatan 2026 sebesar Rp3,21 juta, naik 4,64%. Ketahui detail kebijakan dan dampaknya bagi pekerja.
-
Ekonomi •UMK Ponorogo 2026 Resmi Naik 6,11 Persen, Pekerja Berharap Kepatuhan PengusahaUMK Ponorogo 2026 resmi naik 6,11 persen, mencapai Rp2.549.876, memicu harapan buruh akan kepatuhan pengusaha dalam implementasinya.
-
News •UMK 2026 Bantul Ditetapkan Naik 6,29 Persen, Pemkab Bantul Segera SosialisasikanPemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan segera menyosialisasikan besaran UMK 2026 Bantul yang telah ditetapkan naik 6,29 persen kepada pelaku usaha dan pekerja, demi memastikan kepatuhan semua pihak.
-
News •Kenaikan UMK Penajam Paser Utara 2026 Disepakati, Tembus Rp4,1 Juta LebihPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Forum Dewan Pengupahan menyepakati kenaikan UMK Penajam Paser Utara 2026 sebesar 5,66 persen, serta UMSK 4,55 persen untuk tahun depan.
-
Ekonomi •Airlangga Hartarto: Penetapan UMP 2026 Pertimbangkan Kondisi Ekonomi NasionalMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan formulasi penetapan UMP 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi makro, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menepis protes buruh.
-
News •Dewan Pengupahan Situbondo Minta Gubernur Tinjau Ulang Penetapan UMK Situbondo 2026Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja Situbondo menolak UMK Situbondo 2026 yang ditetapkan Gubernur Jatim, meminta peninjauan ulang keputusan demi keadilan upah.
-
News •Dewan Pengupahan Situbondo Tolak UMK 2026, Minta Gubernur Tinjau Ulang KeputusanDewan Pengupahan dan Serikat Pekerja Situbondo secara tegas menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Situbondo 2026 oleh Gubernur Jatim, mendesak peninjauan ulang atas besaran upah yang dinilai tidak sesuai usulan.
-
News •Dedi Mulyadi Akan Teken UMP Jabar 2026 pada 24 Desember, Bahas Disparitas UpahPenetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2026 akan ditandatangani oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada 24 Desember, setelah melalui pembahasan intensif terkait disparitas upah dan tuntutan buruh.
-
News •Buruh dan Pengusaha Sepakati Kenaikan UMK Ponorogo 2026 Sebesar Rp140 RibuDewan Pengupahan Ponorogo menyepakati kenaikan UMK Ponorogo 2026 sebesar 5,85 persen atau Rp140.525, menjadi jalan tengah antara harapan buruh dan kemampuan pengusaha.
-
News •Disnaker Tangsel Tunggu Regulasi Pusat untuk Penetapan UMK Tangsel 2026Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan (Disnaker Tangsel) masih menanti regulasi pemerintah pusat terkait penetapan UMK Tangsel 2026, yang menjadi dasar pembahasan upah minimum di daerah.
-
Ekonomi •Bupati Serang Minta Buruh Jaga Kondusifitas Jelang Penetapan UMK 2026Menjelang penetapan UMK 2026 Serang, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah meminta buruh mengedepankan dialog. Hal ini demi menjaga iklim investasi dan kesejahteraan pekerja.
-
News •Disnakertrans Ponorogo Tunggu Arahan Pemprov Jatim untuk Penetapan UMK 2026Disnakertrans Ponorogo masih menanti arahan resmi dari Pemprov Jatim untuk memulai pembahasan penetapan UMK 2026, menyusul kenaikan signifikan tahun sebelumnya.
-
Ekonomi •Dasar Hukum Kenaikan Upah 2026 Masih Belum Terbit, DPR: Pemerintah Pusat Jangan Jadi Sumber KekacauanEdy mengingatkan, PP 36/2021 sudah mengunci kewajiban gubernur untuk menetapkan UM provinsi paling lambat 21 November.
-
Ekonomi •Pemprov DKI Jakarta Tunggu Pedoman Kemnaker Sebelum Tetapkan UMP 2026Syaripudin menyebut, pedoman dari pemerintah pusat bakal menjadi acuan Dewan Pengupahan DKI Jakarta untuk memberikan saran.
-
Ekonomi •Pengusaha: Kenaikan UMP 2026 Harus Sejalan dengan Produktivitas dan Efisiensi, Bukan Hanya Gengsi SerikatPenyesuaian upah bukan sekadar simbol gengsi atau tekanan serikat pekerja, melainkan kebijakan strategis yang menentukan keberlanjutan sektor industri.
-
Ekonomi •Buruh Jabar Demo di Gedung Sate, Desak Kenaikan Upah Minimum dan Hapus OutsourcingPara buruh demo diguyur hujan. Banyak yang menggunakan jas hujan dan menutup seragam organisasi buruh.
-
News •Kenaikan UMP 2026 Masih Dikaji Mendalam, Menteri Ketenagakerjaan: Bukan Sekadar AngkaPemerintah masih mengkaji usulan kenaikan UMP 2026, mempertimbangkan berbagai aspek termasuk putusan MK dan masukan serikat pekerja. Bagaimana keputusan akhirnya?
-
Ekonomi •Gaji Rp3,3 Juta! Program Magang Nasional Siap Buka 20.000 Lapangan Kerja, Gerakkan Ekonomi NasionalPemerintah segera luncurkan Program Magang Nasional dengan target 20.000 fresh graduate, menawarkan gaji setara UMP untuk menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
-
News •Bukan Sekadar Rapat, Bupati Rejang Lebong Minta LKS Tripartit Lahirkan Kebijakan Ketenagakerjaan BermanfaatBupati Rejang Lebong Muhammad Fikri mendesak LKS Tripartit Rejang Lebong merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Apa saja yang dibahas dalam forum strategis ini?
