UU KIP

Pemprov Sulteng Luncurkan Berani Samporoa, Perkuat Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meluncurkan layanan Berani Samporoa Sulteng untuk memperkuat keterbukaan informasi dan ruang partisipasi publik dalam pemerintahan. Inisiatif ini menjadi sarana penting bagi masyarakat.

Sekda: PPID Sulbar Jadi Penggerak Utama Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan PPID Sulbar harus menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik, demi memaksimalkan pembangunan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat.

KI DKI Tegaskan Zona Informatif Kewajiban Badan Publik, Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan zona informatif adalah kewajiban badan publik, bukan target tahunan. Ini demi memperkuat Keterbukaan Informasi Publik dan kepercayaan masyarakat.

Penguatan PPID: Strategi KI DKI Jakarta Bangun Kepercayaan Publik Jangka Panjang

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Ahli Tegaskan Keterbukaan Informasi Pejabat Publik Boleh Dibuka, Ini Syaratnya

Pakar menyebut Keterbukaan Informasi Pejabat Publik diatur undang-undang, boleh dibuka jika relevan dengan jabatan. Simak selengkapnya mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tata Kelola PPID Kunci Kepercayaan Publik di Jakarta Barat, Ini Kata KI DKI

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.

KI DKI Jakarta Terbuka Diskusi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan DPRD Jambi

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai implementasi Keterbukaan Informasi Publik, menyambut kunjungan kerja DPRD Jambi.

Transparansi Filantropi: Mandat Hukum dan Kunci Kepercayaan Publik di Era Digital

Lembaga filantropi wajib transparan. Bukan sekadar niat baik, transparansi filantropi kini menjadi mandat hukum dan strategis untuk menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan di era digital.

Tahukah Anda Batasan Keterbukaan Informasi Publik? KIP Tegaskan Keseimbangan Hak Tahu dan Perlindungan Data Pribadi

Wakil Ketua KIP, Arya Sandhiyudha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara Keterbukaan Informasi Publik dan perlindungan data pribadi, terutama terkait isu ijazah pejabat. Apa saja batasannya?

Mengapa Keterbukaan Informasi Publik Penting? KI DKI Tinjau Implementasi di Kantah Jakbar yang Raih Predikat Informatif

Komisi Informasi DKI Jakarta meninjau Kantor Pertanahan Jakarta Barat, badan publik yang meraih predikat Informatif, untuk memastikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik. Apa rahasia keberhasilannya?

Tahukah Anda? Transparansi Adalah Fondasi Utama Demokrasi, Kunci Ketahanan Energi dan Nasional

Penasihat Presiden Purnomo Yusgiantoro menegaskan transparansi adalah fondasi utama demokrasi dan kunci ketahanan energi, sekaligus benteng dari disinformasi. Simak urgensinya!

Tahukah Anda? KI Pusat dan Hutama Karya Gelar Forum Edukasi untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat dan Hutama Karya berkolaborasi dalam forum edukasi untuk memperkuat Keterbukaan Informasi Publik, menekankan hak masyarakat dan kewajiban badan publik demi tata kelola yang transparan.

Tahukah Anda? Pemprov Babel Perkuat PPID, Komitmen Transparansi Layanan Informasi Publik

Pemprov Kepulauan Bangka Belitung serius dalam penguatan PPID untuk menjamin transparansi. Simak bagaimana langkah ini meningkatkan akses layanan informasi publik bagi masyarakat.