UU P2SK

OJK menegaskan tidak defisit pada 2025. Angka "defisit" di laporan disebut akibat penyajian akuntansi masa transisi UU P2SK. Ini penjelasannya.

BI selanjutnya akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan diperlukan sesuai mandat pengaturan kepada BI setelah Revisi UU P2SK secara resmi diundangkan.

Industri Kripto Indonesia kini matang, bukan sekadar eksperimen. Dengan regulasi ketat dan kepercayaan publik, ekosistem keuangan digital ini terus tumbuh pesat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan sanksi pidana bagi finfluencer yang menyebarkan informasi keuangan tidak benar, sebagai bagian dari revisi UU P2SK demi perlindungan konsumen dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Masyita Crystallin Pindah Tugas dari Dirjen SPSK Kemenkeu ke Danantara Investment Management. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi kebijakan dan investasi nasional.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) melihat reformasi pasar modal sebagai sinyal positif bagi investor. Langkah pemerintah ini didukung penuh untuk memperkuat struktur pasar dan kredibilitas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan perluasan aktivitas bank umum di pasar modal sebagai bagian integral dari agenda reformasi pasar modal Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar.

Danantara Indonesia menyatakan minat kuat untuk menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah proses demutualisasi BEI rampung, menandai langkah penting bagi pasar modal nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghormati keputusan Pengunduran Diri Dirut BEI Iman Rachman, sekaligus menegaskan pentingnya tata kelola pasar modal yang baik ke depan.

Pemerintah Indonesia mempercepat penyelesaian aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2026, sebuah langkah krusial untuk memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pengunduran diri Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner tidak akan mempengaruhi tugas regulator dalam menjaga stabilitas sektor keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan progres signifikan pada Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencapai 85 persen. Simak detail percepatan implementasi dan tantangan yang dihadapi LPS dalam melindungi pemegang polis asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa **sertifikasi kompetensi perasuransian** kini menjadi tanggung jawab asosiasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme dan pengembangan talenta di industri asuransi nasional.

Bank Indonesia (BI) memperkuat Reformasi Sistem Pembayaran melalui regulasi baru untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang cepat, aman, dan berkelanjutan di tengah peningkatan transaksi digital.

Bank Indonesia mengonfirmasi Juda Agung undur diri dari jabatannya sebagai Deputi Gubernur BI, efektif sejak 13 Januari 2026. Proses pencarian pengganti telah dimulai, termasuk munculnya nama Wamenkeu Thomas Djiwandono.

Pengamat menilai **penerapan PoR dan UU P2SK** krusial untuk memperkuat perlindungan konsumen aset digital di Indonesia. Bagaimana sinergi ini akan membentuk ekosistem kripto yang lebih transparan dan aman di masa depan?

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyoroti ketimpangan signifikan antara cakupan perlindungan asuransi bencana Sumatera dan nilai kerugian riil, dengan anggaran pemulihan mencapai Rp51 triliun.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyoroti ketimpangan signifikan antara cakupan perlindungan asuransi bencana Sumatera dan nilai kerugian riil, dengan anggaran pemulihan mencapai Rp51 triliun.

Penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPD Kaltimtara oleh OJK dan Polda Kaltara telah tuntas, melibatkan direksi dan debitur dengan potensi kerugian negara.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan program penjaminan polis asuransi lebih awal pada tahun 2027, berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan premi industri.