UU Pajak

Di dalam kaitannya terhadap tahapan pemeriksaan wajib pajak, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami dengan baik.

Definisi pajak ini sesuai dengan Undang-Undang dan Tata Cara Perpajakan yang ada di Indonesia. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap tanggapan masyarakat pasca pemerintah menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dia menyebut masyarakat menilai aturan soal pajak ini sebagai langkah pemerintah membebani masyarakat.

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, UU HPP bakal memberikan manfaat dalam membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel untuk menjaga kepentingan Indonesia hari ini dan ke depan.

Direktur Penegakan Hukum, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, Eka Sila Kusna Jaya mengatakan semua wajib pajak dipersilakan mengikuti Program Pelaporan Sukarela (PPS) yang akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2022 mendatang.

Tersangka pidana perpajakan senilai Rp41 miliar lebih, Robert Hadi Wijaya (RHW), terancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Dia juga terancam denda maksimal 4 kali dari jumlah pajak terutang.

Pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Oktober 2021 lalu rupanya disambut positif oleh mayoritas masyarakat. Kesimpulan ini dipaparkan oleh Continuum Data Indonesia, yang melakukan penelitian opini publik terhadap UU baru perpajakan tersebut di lingkup media sosial.

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Sofjan Wanandi berpandangan sama. Percepatan pembahasan RUU KUP pada waktu itu membuat para pengusaha berpikir kebijakan itu akan membunuh pengusaha. Apalagi banyak kabar miring mengenai RUU tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diperkirakan bisa menurunkan defisit anggaran pemerintah yang telah ditetapkan 4,85 persen dari PDB di tahun 2022.

Kementerian Keuangan memproyeksi rasio pajak Indonesia pada 2022 akan tumbuh tinggi dikisaran 9 persen dari PDB. Proyeksi tersebut optimis tercapai, sebab pemerintah telah meresmikan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 7 Oktober 2021 lalu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, visi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dapat terwujud melalui langkah-langkah reformasi.

Kepala Departemen Ekonomi CSIS, Yose Rizal Damuri mencatat, selama dua tahun terakhir pemerintah telah memberikan berbagai insentif dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19. Berbagai fasilitas tersebut didapat menggunakan fasilitas fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menegaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP untuk WP Orang Pribadi (OP) merupakan upaya pemerintah mereformasi basis data kependudukan yang terintegrasi dan terpadu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu meyakini, reformasi pajak pertambahan nilai (PPN) mampu mendorong keadilan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, reformasi juga diyakini mampu mengantisipasi perubahan ekonomi ke depan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen. Kebijakan yang disahkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) ini akan mulai berlaku pada April 2022.

Meskipun kenaikannya hanya 1 persen, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Mandey menilai kenaikan tarif PPN akan berpotensi meningkatkan inflasi karena harga-harga barang naik.

Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) mengamanatkan pemerintah akan menaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Kenaikan tarif PPN ini akan mulai diterapkan pada April 2022 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) memberikan keberpihakan kepada pelaku UMKM. Bagi pelaku usaha warung kopi atau warung makan dengan pendapatan per bulan maksimal Rp 500 juta tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Pemerintah akan menjamin kerahasiaan data dalam penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disahkan.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan (UU HPP) yang baru disahkan pemerintah kembali memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) dengan menerapkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).