UU Pemda
-
Politik •DPD RI Dalami Problematika Harmonisasi Aturan Daerah, Soroti Implementasi UU Pemda yang Belum EfektifPPUU DPD RI mendalami isu krusial harmonisasi aturan daerah serta implementasi UU Pemda yang belum efektif, mengungkap tumpang tindih regulasi dan dampaknya.
-
Politik •Mengapa Sistem Pilkada Belum Optimal? Kemendagri: Daerah Masih Bergantung Pusat, Jakarta Pun Tak LuputDirektur Jenderal Polpum Kemendagri menyoroti **Sistem Pilkada** saat ini yang dinilai belum optimal menciptakan daerah mandiri, bahkan Jakarta pun masih bergantung dana pusat. Apa alasannya?
-
News •Kontribusi UCLG ASPAC Dalam Membangun Kualitas Pemerintah DaerahPerlu diketahui, saat ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menempati posisi Presiden di United Cities Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) periode 2018-2020 yang terpilih pada kongres UCLG ASPAC ke-7 pada September 2018. Risma dipilih secara aklamasi oleh Pemda di negara-negara Asia Pasifik.
-
Ekonomi •Pemda dinilai jadi hambatan investasi masuk ke Indonesia
"Jadi proses integrasi kebijakan yang dibangun pemerintah harus inline kebijakannya sampai level daerah," ujar dia.
-
Ekonomi •Menteri Yuddy: Pangkas organisasi pemerintah daerah yang gemuk
Salah satu penyebab besarnya belanja aparatur pemerintah daerah dikarenakan organisasinya over weight."
-
News •UU Pemda dinilai langgar konstitusi dan bisa picu disintegrasi
Praktik di lapangan mereka menilai sangat merugikan masyarakat yang ada di daerah.
-
News •Mendagri instruksikan Pemda benahi penyaluran dana bantuan desa"Selain itu Mendagri minta pemerintah daerah untuk mendukung program quick reformasi birokrasi."
-
Politik •Pakar hukum nilai UU Pemerintahan Daerah berpotensi inkonstitusional“UU Pemerintahan Daerah berpotensi bertentangan dengan Konstitusi,” tegasnya dalam keterangan pers.
-
Ekonomi •Kemenkeu bakal tukar dana menganggur pemda dengan obligasiPer Juni 2015, dana menganggur pemerintah daerah mencapai Rp 273,5 triliun.
-
News •Irman Gusman: Pemberontakan di daerah karena kurang perhatian pusatIrman Gusman mengatakan, pemerintah pusat harus memperhatikan suara-suara dari daerah.
-
News •Revisi UU Pemda jangan sampai pemerintah campuri urusan daerah
"Hanya Gus Dur, presiden yang tak pernah mengubah Undang-Undang Pemerintahan Daerah," kata Teras Narang.
-
Politik •SBY terbitkan dua Perppu, cabut UU Pilkada dan ubah UU Pemda
Kedua Perppu itu diteken Presiden SBY malam ini usai menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan wapres.
-
Politik •DPR sahkan UU Pemda, kepala daerah boleh rangkap jabatan
"Gubernur diberikan kewenangan memberikan sanksi kepada bupati dan wali kota," kata Totok.
-
Politik •Ahok setuju RUU Pemda disahkan karena untungkan gubernur
"Kalau kayak kemarin, enggak direvisi, lebih baik gubernur tidak usah pemilihan. Ditunjuk presiden aja," kata Ahok.
-
Politik •RUU Pemda harus diubah jika opsi pilkada tidak langsung menang
"Karena, kewenangan DPRD diambil penuh dari MD3 masuk ke Undang-Undang Pemda."
-
News •UU Pemda disahkan, Rudy siap mundur dari ketua DPC PDIP Solo
"Selama belum ada penetapan UU Pemda maka saya masih menjalani dua jabatan," kata wali kota Solo itu.
-
News •RUU Pemda ditunda pengesahannya sampai 25 September
"Mau disinkronkan dulu jam 13.00 WIB ini. Jadi kemungkinan diundur ke tanggal 25," kata Malik.
-
Politik •Mendagri sebut UU Pemda disahkan Jokowi-JK makin enak
Di UU itu dirumuskan kewenangan presiden soal pemberhentian kepala daerah, dan sanksi jika kepala daerah melanggar UU.
-
News •Ke depan bupati & wali kota tak boleh asal tinggalkan daerah
Pemerintah dan DPR bakal mengesahkan RUU Pemerintah Daerah (Pemda) pada akhir September nanti.
-
Politik •RUU Pemda, bupati angkat pegawai sembarangan bisa dipidana
Dalam RUU Pemda akan diatur, Bupati dan wali kota harus meminta izin gubernur sebelum mengangkat pegawai baru.