UU Penyiaran

Sumbangsih gagasan dan karya dari anak-anak muda sangat dibutuhkan agar lembaga penyiaran televisi maupun radio mampu mempertahankan eksistensinya.

Dalam konteks perlindungan publik, masyarakat semakin disulitkan dengan miliaran informasi. Hoaks dan konten sensasional menyebar dengan cepat.

Karena itu, regulasi penyiaran yang ada saat ini dinilai perlu disesuaikan agar melindungi kualitas penyampaian informasi bagi publik secara lebih efektif.

Sekjen ATVSI Gilang Iskandar mengatakan bahwa hadirnya platform digital dapat menjadi ancaman sekaligus peluang bagi stasiun televisi.

Menurut Gilang, UU N0 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah ketinggalan, regulasi tersebut dibuat 23 tahun lalu untuk mengatur penyiaran berbasis frekuensi.

Regulasi yang seharusnya menjadi alat keadilan justru menimbulkan ketimpangan antara media televisi dan platform digital.

Sukamta juga menyoroti tidak mudahnya mengatur ranah digital. Hal ini bukan semata karena persoalan teknis tapi juga reakai dari publik.

UU Penyiaran yang sudah berusia 23 tahun harus menyesuaikan perkembangan media agar tidak mati.

Ketua Umum ATVSI, Imam Sudjarwo menilai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi dan lanskap media saat ini.

Komisi I DPR akan segera memanggil pihak perwakilan platform digital untuk membahas posisi media over-the-top.

Kalangan kampus mendukung penuh dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang (RUU) Penyiaran tahun 2002.

Revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 mulai dibahas lagi oleh DPR RI.

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

Mahfud MD Kritik Revisi UU Penyiaran: Sangat Keblinger, Masa Media Tidak Boleh Investigasi

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong sekaligus Ketua Pansel menyebut, proses seleksi calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025 akan ada beberapa tahapan. Setelah pendaftaran dan verifikasi administrasi dilanjutkan dengan tahapan berikutnya.

Melalui Keputusan Menteri Nomor 305 Tahun 2021 per tanggal 13 Juli 2021, telah ditetapkan bahwa Media Group sebagai penyelenggara multipleksing di total 11 provinsi dan 63 wilayah siaran.

Sebelumnya, Komisi I meminta KPI segera menyerahkan draf revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) kepada Komisi I. Hal itu sebelumnya telah dijanjikan Ketua KPI dengan mempertimbangkan masukan para pemangku kepentingan penyiaran terutama asosiasi penyiaran televisi dan radio.

Menurut dia, P3SPS harusnya mengakomodir semua stakeholder baik KPI, Lembaga Penyiaran, maupun masyarakat.

Melalui penguatan regulasi dan kepastian hukum bagi para pelaku industri postelsiar, pihaknya mendorong lembaga penyiaran untuk turut mempersiapkan dan melaksanakan transformasi digital Indonesia.

"Perlu saya sampaikan juga bawa undang-undang cipta kerja juga mengatur tentang digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media," beber Jokowi.