Yasonna H Laoly

"Kenapa karena pak Yasonna selain menteri juga kader partai politik. Jadi kurang tepat juga menyampaikan hal itu," sambungnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkap alasan pasal penghinaan presiden perlu dimasukan dalam RUU KUHP. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut pasal tersebut dalam KUHP yang berlaku. Yasonna mengatakan, jika tidak ada batasan maka menjadikan negara sangat liberal.

Menurut Yasonna, Indonesia merupakan negara hukum. Maka tak perlu ada perdebatan panjang soal masalah itu, bahkan hingga membawanya ke arah politik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly memastikan pihaknya bakal mengajukan revisi terbatas Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi terbatas itu hanya akan mempertegas pasal yang dianggap karet.

Lebih lanjut, Yasonna bilang pasal penghinaan dibutuhkan agar presiden dan wakil presiden tidak dihina.

Menurut Yasonna, pasal penghinaan presiden dalam RKUHP merupakan delik aduan. Yasonna menyebut, pasal itu ditujukan bagi mereka yang menyerang harkat dan martabat presiden. Bukan mereka yang tengah melancarkan kritik.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan, Draf RUU KUHP sudah mulai disosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Dia mengklaim, sosialisasi mendapat respons positif masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, draf RUU KUHP belum diajukan ke DPR untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Kementerian Hukum dan HAM masih melakukan sosialisasi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Sesditjenpas Kemkum HAM), Heni Yuwono mengatakan, saat ini sedang menyiapkan tiga lembaga pemasyarakatan baru di Nusakambangan, Jawa Tengah. Tiga lapas baru tersebut terdiri dari dua lapas maximum security dan satu lapas minimum security.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan Ditjen Pemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan saat kunjungan keluarga dalam rangka Idulfitri. Hal tersebut agar tidak ada ancaman kasus baru dalam klaster lembaga pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan jajarannya, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk memperketat prosedur pencegahan dan penanganan Covid-19 terkait perlintasan orang masuk ke Indonesia. Hal tersebut seiring dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Indonesia berada di posisi ketiga di dunia dalam hal capaian kekayaan intelektual (KI). Kata dia, posisi tersebut berada di bawah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menilai, geliat UMKM Indonesia penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif.

Capaian tersebut, kata Yasonna, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bahwa ekonomi kreatif berbasis KI sebagai poros baru ekonomi nasional Indonesia di era digital. Serta mewujudkan Indonesia menjadi negara terbesar dalam sektor ekonomi digital.

Berdasarkan hasil penghitungan Kementerian Keuangan, total aset hak tagih BLBI mencapai Rp110 triliun. Hitungan tersebut sesuai perkembangan kurs, pergerakan saham, nilai properti yang dijaminkan per hari ini.

Menurut Yasonna, integrasi hukum ASEAN perlu melakukan harmonisasi hukum dan peraturan domestik masing-masing.

Berbagai program pembinaan selama berada di lapas yang dilakukan oleh jajaran Kemenkumham tentu bertujuan baik bagi masa depan generasi muda.

Dia mengatakan hal tersebut disampaikan Polri rangka menjaga keamanan masyarakat dan negara terkait terorisme. Yassona juga menyadari, lapas khusus terorisme tak bisa dicampur dengan napi lain.

Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berjanji akan terus memperjuangkan harapan rakyat bersama masyarakat sipil. AHY akan melanjutkan safari politiknya keliling Indonesia.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Marzuki Alie mengaku pihaknya tidak kaget pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Marzuki mengatakan, pihaknya siap kalah. Bahkan telah menyiapkan keterangan pers terkait hal itu.