Yasonna H Laoly

Usulan merevisi dua Undang-Undang itu dilontarkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly. Salah satu disorot adalah mengenai pemberian izin praktik buntut pemecatan mantan Menkes Terawan Agus Putranto oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menuturkan, pemerintah ingin mengambilalih izin praktik kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Yasonna mengusulkan hal itu karena melihat masalah pemecatan mantan Menkes Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI.

Yasonna mengatakan, saat ini perlakuan terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna dengan bandar atau pengedar disamakan. Sehingga menimbulkan ketidakadilan.

“Sedangkan 2.758 orang terkonfirmasi sebagai WN Filipina dan sisanya sebanyak 2.400 orang tidak hadir dan tidak melanjutkan proses,” tambahnya.

Penegasan itu Yasonna sampaikan mengingat tingginya angka kunjungan dan pernikahan campuran di wilayah Sangihe dan Davao. Sehingga, mendorong kedua negara memenuhi perlindungan hukum serta memberikan fasilitas kepastian identitas kewarganegaraan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengakui, saat ini marak muncul oknum notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Hal itu didasari lantaran terjadi persaingan yang cukup tinggi di kalangan notaris.

Sebagai profesi yang sangat strategis, Yasonna mengungkapkan, para notaris diharapkan dapat bertindak profesional, jujur, amanah dan tidak memihak dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil riset PPATK, ditemukan fakta bahwa pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme seringkali memanfaatkan jasa notaris dalam menjalankan aksinya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik predikat A atau Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pada Selasa (8/3) di InterContinental Hotel Jakarta.

Menkumham, kata Anam, juga harus memastikan tidak ada lagi peredaran narkotika, telepon genggam, pungutan liar dan pemerasan di lingkungan lapas.

Yasonna menjelaskan, selama pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menerbitkan berbagai kebijakan di bidang Visa. Pada 2020, tidak kurang dari lima kali Imigrasi menyesuaikan kebijakan pemberian visa selaras dengan upaya pemerintah mencegah penyebaran Covid-19.

Penghargaan itu diberikan pemerintah Filipina kepada Yasonna serta lembaga organisasi lain di luar Filipina atas kontribusi atau signifikan terhadap warga atau komunitas Filipina di luar negeri.

Suaminya, Firli Bahuri juga mengapresiasi hasil karya Ardina.

Rincian DIM RUU Hukum Acara Perdata yaitu DIM bersifat tetap sebanyak 930, DIM bersifat redaksional sebanyak 172, DIM bersifat subtansi sebanyak 137, serta DIM bersifat subtansi baru sebanyak 83.

"RUU tentang hukum acara perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum," kata Yasonna.

619 Organisasi bantuan hukum berkewajiban memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat. Perkara litigasi diselesaikan melalui pengadilan, sementara perkara non-litigasi diselesaikan di luar pengadilan seperti negosiasi atau mediasi.

Yasonna H. Laoly mengaku dilema dengan keinginan warga negara Indonesia (WNI) yang meminta suaka atau mengganti kewarganegaraan di luar negeri.

Atas dasar itu, Yasonna berharap aturan pemiskinan bandar narkoba dapat diatur secara tegas dalam revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Hiariej menuturkan, pemerintah akan menyelesaikan DIM RUU TPKS pada pekan ini.

Kementerian Hukum dan HAM mengurus ratifikasi terkait ekstradisi, sementara Kementerian Perhubungan mengurus perjanjian Flight Information Region (FIR) dan Kementerian Pertahanan terkait Defense Cooperation Agreement (DCA).