Setelah memunculkan berbagai ide dan pemikiran, akhirnya pemerintah berfikir untuk kembali ke skenario awal pengelolaan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Skenarionya adalah pembatasan kendaraan.
Namun, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tidak dilihat dari warna pelat kendaraan, tapi dari besaran kapasitas mesin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah masih menyusun aturan hukum dan strategi yang tepat untuk teknis di lapangan.
Setidaknya, ada tiga usulan yang tengah dipertimbangkan. "Saat ini masih disusun, ada beberapa usulan, ada 2.000 cc ke atas, 1.500 cc ke atas, 1.300 ke atas yang tidak boleh membeli BBM bersubsidi. Pemerintah melakukan pembatasan BBM ini untuk mencari azas keadilan, karena selama ini BBM bersubsidi lebih banyak jatuh ke kalangan menengah atas," ujar Jero Wacik usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Kazakhstan di Hotel Kempinsky Indonesia, Kamis (13/4).
Dia menegaskan, pengelolaan BBM sudah menjadi harga mati mengingat besaran alokasi anggaran subsidi tidak akan mampu menutup seluruh kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi.
Jero menyebutkan, anggaran subsidi BBM yang totalnya sekitar Rp 137 triliun lebih banyak dinikmati kalangan yang tidak berhak menerima alias orang kaya. "Sebanyak 70 persen subsidi BBM sebesar dinikmati kalangan menengah atas," jelasnya.
Sampai saat ini dirinya masih menyusun teknis dan mekanisme pengaturan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. "Kalau langsung 1.300 cc atau 1.500 cc susah juga kasihan rakyatnya," pungkas Jero.
