ACT

"Kemudian email yang dikirimkan ke pihak perusahaan Boeing atas petunjuk pihak Yayasan ACT. Di dalam email tersebut disebutkan dengan jelas bahwa dana social/BCIF yang diminta untuk dikelola oleh pihak Yayasan ACT adalah sebesar USD144.500," jelas jaksa.

ACT hanya menggunakan sebesar Rp20,56 M untuk peruntukannya. Sedangkan sebanyak Rp117,98 M diselewengkan oleh ACT.

Ahyudin, Hariyana binti Hermain, Ibnu Khajar selaku Presiden ACT mengetahui dana BCIF tersebut tidak boleh digunakan untuk peruntukan lain, selain untuk kegiatan implementasi Boeing.

Sebagai Badan Hukum 'perkumpulan' Global Islamic Philanthropy yang menaungi sejumlah yayasan sosial di bawahnya yakni Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Yayasan Global Zakat, Yayasan Global Wakaf dan Yayasan Global Qurban.

Memakai kemeja putih, Ahyudin terlihat memakai earphone untuk mendengarkan suara jaksa penuntut umum (JPU) yang membacakan dakwaan dalam sidang perdana.

Sidang untuk tiga perkara akan di kepala Hakim Ketua Hariyadi serta didampingi dengan dua hakim ketua yakni Mardison dan Hendra Yuristiawan.

Sementara untuk berkas satu tersangka atas nama Novariadi Imam Akbari, Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang juga Ketua Dewan Pembina ACT 2019-2022 masih didalami oleh jaksa.

Para tersangka dalam kasus tersebut adalah Presiden ACT Ibnu Khajar, mantan Presiden ACT Ahyudin, dan Anggota Dewan Pembina Yayasan ACT Hariyana Hermain. Ketiganya ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan.

Kempat tersangka yaitu, Mantan Presiden ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Ketua pengawas ACT pada 2019-2022, Heryana Hermai; serta anggota pembina dan Ketua Yayasan ACT, Novariadi Imam Akbari.

Ia menyebut, berkas perkara tersebut telah selesai dilengkapi oleh penyidik pada Selasa (13/9) malam. Sehingga, berkas perkara itu langsung dikirimkan pada siang ini.

Diketahui, Polri telah melakukan audit terkait dana Boeing yang diduga diselewengkan ACT yaitu sebesar Rp107,3 miliar.

Adapun perlengkapan berkas oleh penyidik dilakukan menyusul keputusan jaksa menyatakan berkas terkait kasus penyelewengan dana bantuan dari Boeing untuk korban kecelakaan Lion Air JT-610, untuk dilengkapi kembali atau P-19.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah melaksanakan tahap I berkas perkara kasus dugaan penyelewengan dana bantuan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Apabila, nantinya dinyatakan lengkap, maka penyidik akan melakukan tahap dua atau menyerahkan kewenangan tersangka dan barang bukti. Kalau sebaliknya, penyidik mesti melengkapi berkas perkara tersebut.

Dia meminta dukungan masyarakat agar proses kaji ulang peraturan PUB dan pengawasan bansos dapat berjalan beriringan.

Polri juga menemukan ternyata dana dari Boeing tersebut juga digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana sosial. Dana tersebut diduga ikut disalahgunakan oleh ACT.

"Segala macem yang memang tidak diperuntukkan untuk kepentingan sosial," tegasnya.

Ivan menjelaskan, modus penyelewengan dana donasi masyarakat yang dilakukan oleh 176 lembaga filantropi itu, seperti modus yang dilakukan oleh lembaga amal Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Temuan Rp68 miliar dana yang diselewengkan ACT, tersebut bertambah dua kali lipat dari semula Rp34 miliar. Dana itu bersumber dari bantuan Boeing dengan total Rp138 miliar.

Alhasil, Andri mengatakan jika terbitnya PKS antara ACT dan Koperasi Syariah 212, dalam pendalaman diketahui untuk menutupi dana yang digunakan untuk membayar utang berasal dari bantuan Boeing.