ACT

Nurul mengatakan dana yang seharusnya dipakai membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi para ahli waris korban Lion Air.

Nurul menjelaskan pengakuan aliran dana tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama antara ACT dan Koperasi Syariah 212 sesuai surat ACT Nomor 003/PERJ/ACT-KS212/II/ 2021; dan Koperasi Syariah 212 Nomor : 004-001/PKS/KS212-ACT/III/2021.

843 Rekening tersebut merupakan pemblokiran lanjutan dari PPATK yang sebelumnya sudah sempat diblokir pada Rabu (6/7) untuk waktu 20 hari. Setelahnya, kepolisian melanjutkan pemblokiran tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Alumni 212, Slamet Ma'arif mengaku tidak tahu apa soal dana tersebut. "Koperasi Syariah (KS) 212 tidak terkait sama sekali dengan PA 212," ungkap Slamet saat dihubungi PulseFeed, Senin (25/7).

"Ditegakkan hukumnya sampai ketemu bahwa sesungguhnya itu sesuai atau tidak sesuai. Negara ini negara hukum kalau tidak ditegakkan bisa kocar-kacir," katanya.

Mu'ti mengatakan pengadilan yang nantinya memutuskan apakah para tersangka penyelewengan donasi umat itu bersalah atau tidak.

Dalam kasus ini, polisi mengungkap mantan Presiden ACT Ahyudin menerima gaji Rp400 juta tiap bulan. Sedangkan, Ibnu Khadjar penggantinya bergaji Rp150 juta.

PPATK telah mengindikasi dugaan adanya transaksi yang berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh lembaga filantropi umum Aksi Cepat Tanggap (ACT).

"Kita memantau, melihat dugaan laporan dari PPATK pun kita masukan bahwa disitu ada dugaan cukup besar digunakan oleh para pejabat ACT tersebut," sambungnya.

Polisi juga menahan dua petinggi ACT lain, yaitu Hariyana Hermain dan Novariadi Imam Akbari.

Dari jumlah tersebut, ternyata telah dilakukan pemotongan oleh ACT mencapai sebesar Rp450 miliar. Pemotongan itu disebutnya digunakan untuk keperluan operasional.

Kasubdit IV Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji mengatakan, empat orang tersangka tersebut sedang menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka.

Ahyudin didampingi pengacaranya tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 13.18 WIB. Dia mengaku belum dapat pemberitahuan terkait statusnya sebagai tersangka. Oleh karena itu, kehadirannya hari ini untuk pemeriksaan sekaligus menerima pemberitahuan.

Kuasa Hukum Ahyudin, Teuku Pupun Zulkifli mengatakan bahwa kliennya siap jika ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Sejumlah persiapan telah dilakukan Ahyudin.

Riza menjelaskan ada batasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI selaku pihak yang menerbitkan operasional ACT dengan lembaga lainnya dalam kasus ini.

Ahyudin Cs diperiksa perdana setelah menyandang status tersangka. Keempatnya sudah terkonfirmasi menghadiri pemeriksaan.

Riza menjelaskan Pemprov DKI bertanggung jawab dalam menerbitkan izin operasi ACT. Sedangkan untuk izin pengumpulan uang dan barang (PUB) yang sudah terlebih dahulu dicabut merupakan kewenangan Kementerian Sosial.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan adanya aliran dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari atau ke partai politik (parpol).

Polisi sebelumnya menetapkan empat petinggi ACT terkait kasus dugaan menyelewengkan dana CSR ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 dari Boeing.

Kasubdit IV Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji mengatakan, kendaraan yang disita dengan berbagai merek oleh petugas itu untuk operasional ACT dalam kesehariannya.