Aset Negara
-
News •Lelang MT Arman 114: Tiga Perusahaan Gugur, Kejari Batam Tunggu Arahan KejagungTiga perusahaan dinyatakan gugur dalam penjelasan lelang (aanwijzing) kapal super tanker MT Arman 114 di Batam karena tidak memenuhi syarat, menambah tantangan dalam proses lelang MT Arman 114 yang akan datang.
-
Ekonomi •BPN Cianjur Serahkan Hasil Pengadaan Tanah SUTT 150 kV PLN, Perkuat Kelistrikan Jawa Barat SelatanKolaborasi apik antara BPN Cianjur dan PLN UIP JBT sukses selesaikan proses pengadaan tanah untuk proyek SUTT 150 kV Tanggeung-Jampang Kulon, siap perkuat pasokan listrik di Jawa Barat Selatan dan mengakselerasi ekonomi lokal.
-
Ekonomi •Dedi Mulyadi Bantah Jual Saham, Tawarkan Ruislag Aset BIJB Kertajati ke PusatDedi Mulyadi membantah jual saham BIJB Kertajati. Ia justru tawarkan skema ruislag aset strategis dengan pemerintah pusat, demi efisiensi dan pengembangan daerah.
-
News •Danantara Indonesia Targetkan Aset Tembus Tiga Kali Lipat pada 2030 Melalui Konsolidasi BUMNDanantara Indonesia, lembaga pengelola investasi negara, menargetkan peningkatan aset hingga tiga kali lipat pada 2030 melalui strategi konsolidasi ratusan BUMN, demi mencapai visi Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi.
-
News •Kodam XV/Pattimura Tegas Lakukan Penertiban Aset Negara di Asmil Bentas AmbonKodam XV/Pattimura mengambil langkah tegas dalam penertiban aset negara di Asrama Militer Bentas, Ambon, setelah ditemukan upaya penyerobotan lahan oleh oknum pensiunan TNI. Simak detail upaya Kodam Pattimura menjaga kedaulatan aset negara dan konsekuensi
-
News •PLN UIP Sulawesi Amankan Aset Negara di PLTU Punagaya dengan Sertifikasi LahanPT PLN (Persero) melalui UIP Sulawesi berhasil mengamankan aset negara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Punagaya di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Proses sertifikasi lahan ini menjamin kepastian hukum aset penting negara dan mendukung pembangunan d
-
Ekonomi •Tegas! Satgas PKH Siap Sanksi 10 Perusahaan Sawit dan Tambang, Total Denda Rp8 TriliunSatgas PKH siap menjatuhkan sanksi hukum kepada 10 perusahaan sawit dan tambang yang tidak beritikad baik dalam pembayaran denda administratif, dengan potensi denda mencapai Rp8 triliun. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap regula
-
Ekonomi •Satgas PKH Kantongi Rp7,07 Triliun Denda dari Perusahaan Sawit dan Tambang, Perkuat Penertiban Kawasan HutanSatuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mengumpulkan denda administratif senilai Rp7,07 triliun dari 48 perusahaan di sektor sawit dan tambang. Pembayaran denda Satgas PKH ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan
-
Politik •Pemkab Garut Gencarkan Penertiban Aset Tanah, Wujudkan Kesejahteraan MasyarakatPemerintah Kabupaten Garut terus menggenjot penertiban aset tanah demi kejelasan status dan pemanfaatan optimal bagi rakyat. Upaya **Penertiban Aset Tanah Garut** ini sejalan dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bertujuan meningkatkan kesejaht
-
Politik •Prabowo Tegaskan Pembenahan Direksi BUMN Secara Menyeluruh, Soroti Kinerja Tidak SejalanPresiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.
-
Politik •Presiden Prabowo: Kejaksaan Akan Sita Lagi 4-5 Juta Hektare Lahan Sawit Bermasalah di 2026Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Kejaksaan Agung akan melanjutkan Penyitaan Lahan Sawit ilegal seluas 4-5 juta hektare pada 2026, setelah 4 juta hektare berhasil disita dan ratusan triliun rupiah diselamatkan.
-
News •DPRD Jambi Bentuk Pansus, Siap Tuntaskan Polemik Zona Merah Pertamina EP JambiDPRD Kota Jambi segera membentuk Pansus Zona Merah Pertamina Jambi untuk menuntaskan polemik ribuan bidang tanah warga yang bersertifikat di kawasan PT Pertamina EP Jambi. Konflik ini sudah berlangsung sejak 1988.
-
Politik •TNI Jaga Industri Strategis Nasional, Bahlil: Penting Amankan Aset NegaraMenteri Bahlil Lahadalia tegaskan peran penting TNI Jaga Industri Strategis nasional demi amankan aset negara. Langkah ini antisipasi sabotase dan dukung kedaulatan.
-
News •Senator Tamsil Linrung Tolak 'Negara dalam Negara' di Bandara MorowaliWakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung tegas menolak potensi 'negara dalam negara' di Bandara Khusus PT IMIP Morowali, menyoroti isu penguasaan aset dan kedaulatan.
-
Ekonomi •Komisi XI DPR Desak Hico-Scan Jadi Aset Negara, Perkuat Pengawasan Bea Cukai di PelabuhanKomisi XI DPR RI mendesak DJBC menjadikan alat pemindai Hico-Scan sebagai aset negara untuk optimalkan pengawasan dan cegah penyelundupan barang ilegal, terutama di pelabuhan utama.
-
Ekonomi •Wamen ATR Ajak TNI Percepat Sertifikasi Tanah, Amankan Aset Negara dari SengketaWamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mendesak TNI untuk segera melakukan sertifikasi tanah guna mengamankan aset negara, menyusul 527 kasus pertanahan yang belum bersertifikat.
-
Politik •Selesaikan Temuan BPK, MPR dan Pemprov DKI Teken Perjanjian Pinjam Pakai Aset untuk Puskesmas CilandakMPR RI dan Pemprov DKI Jakarta akhirnya meneken perjanjian Pinjam Pakai Aset MPR DKI berupa tanah dan bangunan untuk Puskesmas Cilandak, menuntaskan temuan BPK sejak 2020.
-
Ekonomi •Lelang 10.10 Kalsel: DJKN Kalselteng Raup Rp27 Miliar, Ada Sasirangan Karya Anak Down Syndrome Ikut Dilelang!Lelang 10.10 Kalsel berhasil meraup Rp27 miliar, menunjukkan peningkatan signifikan. DJKN Kalselteng mengungkap strategi di balik capaian fantastis ini. Ada apa lagi yang dilelang?
-
News •Mengapa Kodam Pattimura Pilih Pendekatan Humanis dalam Polemik Lahan Asmil Ambon? Ini FaktanyaKodam XV/Pattimura menegaskan komitmennya mengedepankan pendekatan humanis dalam polemik lahan Asrama Militer (Asmil) OSM Ambon, meski ada klaim tanpa dokumen sah. Simak penjelasannya!
-
News •Tertangkap Basah Curi Tiang Lampu, DPO Pelaku Pencurian Alat Sinyal KAI Sumut Akhirnya Dibekuk PolisiSeorang DPO kasus pencurian alat sinyal KAI di Sumatera Utara berhasil ditangkap saat beraksi kembali. Simak detail penangkapan pelaku yang merugikan negara ini!
