BP Tapera

Tapera diklaim menjadi salah satu solusi bagi para milenial atau masyarakat dengan penghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman perumahan murah. Sebab, selama ini banyak ketentuan yang harus dipenuhi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses pinjaman.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI. Menurutnya, kehadiran regulasi anyar itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penciptaan lapangan kerja.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan, bonus demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2025 dengan rasio ketergantungan penduduk mencapai titik terendah yaitu 44,2.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengungkapkan, kehadiran BP Tapera bisa menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang saat ini belum memiliki rumah.

Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) mengkritisi langkah pemerintah yang melakukan transformasi Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Langkah ini dianggap merugikan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang dikelola BP Tapera bisa mulai aktif pada 2021. Selain Tapera, 3 program pembiayaan lainnya siap berjalan di tahun depan untuk bantu mewadahi para pencari rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus melakukan persiapan untuk melaksanakan program tabungan perumahan rakyat yang sebelumnya dikelola oleh Bapertarum-PNS. Salah satu targetnya, pada akhir September, pengalihan dana sudah dilakukan dari Bapertarum-PNS ke BP Tapera.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Adi Setianto, mengungkapkan program Tapera akan memberi manfaat untuk para peserta Tapera serta menggerakkan sektor perumahan. Data peserta juga dapat mempermudah developer untuk membangun hunian yang tepat sasaran, segera terbeli dan dihuni.

saat ini tengah berlangsung proses pengalihan peserta dan dana dari eks Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) sebanyak 4,1 juta peserta. Semuanya ditangani oleh Tim Likuidasi, termasuk proses aktualisasi (updating), pemadatan, dan verifikasi data peserta Tapera eks Taperum PNS.

Country Manager Rumah.com Marine Novita berharap Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat dari kalangan non-MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Kalangan non-MBR yang dimaksud adalah masyarakat dengan penghasilan masih terbatas untuk dapat memiliki rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan proyeksi dana kelolaan Rp 60 triliun di 2024 bisa tercapai. Dalam tahap awal, pihaknya sudah mendapat dana dari peserta Bapertarum sebesar Rp 10 triliun.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Bank Kustodian dalam mengelola dana Tapera. Bank Kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan maupun perorangan.

Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Bidang Pemupukan Dana, Gatut Subadio, menerapkan 3 strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana Tapera dalam bentuk kontrak investasi. BP Tapera memastikan dana simpanan Tapera dikelola secara efektif, produktif dan efisien.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat sekitar 286.000 pegawai negeri sipil (PNS) muda belum memiliki rumah. Oleh karena itu, dengan adanya Tapera dapat membantu mewujudkan kepemilikan rumah pertama, renovasi dan pembangunan rumah di lahan sendiri.

Uang tersebut akan dipakai BP Tapera untuk menggulirkan dana pembelian rumah. Adapun pada proses awal, BP Tapera akan melayani aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, TNI dan Polri untuk mendapatkan dana iuran pembelian rumah pertamanya.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, pemerintah saat ini masih bekerja keras untuk tetap melayani masyarakat non-PNS selama program Tapera belum berjalan.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyatakan kesiapan untuk mendukung program tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang akan digulirkan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera pada 2021. SMF siap menyediakan dana kredit pemilikan rumah (KPR) jangka panjang lewat 2 skema, yakni sekuritisasi dan refinancing.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan operasional BP Tapera memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020. Tapi, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BP Tapera sebelum berjalan.

Proses likuidasi terhadap aset atas nama Bapertarum-PNS kala itu masih belum tuntas dilakukan. Selain itu, pelunasan uang tabungan tersebut juga masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Pengoperasian BP Tapera selaku pemberi dana murah pembiayaan perumahan saat ini baru mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).