BP Tapera

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan pemerintah ingin meningkatkan kepemilikan rumah masyarakat melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Meski bersifat gotong-royong nyatanya tak semua masyarakat boleh mendapatkan manfaat Tapera.

BP Tapera menyampaikan bahwa pada akhir masa kepesertaan, setiap peserta dapat mengambil simpanan berikut hasil pemupukannya. Selain itu Eko juga menambahkan bahwa terdapat dua azas BP Tapera beroperasi yakni azas gotong royong dan azas manfaat.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyatakan, pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta program Tapera dalam 7 tahun ke depan sejak PP Nomor 25/2020 diterbitkan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh pekerja, termasuk warga negara asing (WNA).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Juru Bicara Presiden, M. Fadjroel Rachman menjelaskan Tapera bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pekerja terkait kebutuhan papan.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan melalui BP Tapera pemerintah ingin mempercepat pengadaan rumah bagi masyarakat. Target masyarakat memiliki rumah laik dan mandiri juga ditingkatkan dari tadinya sekitar 56,75 persen menjadi 70 persen.

Seharusnya pemerintah juga memberikan akses kemudahan bagi profesi lain yang juga membutuhkan rumah. Menurutnya, guru honorer adalah salah satu profesi yang seharusnya masuk dalam program tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi berlaku. Aturan tersebut membuat Badan Pengelola (BP) Tapera bisa segera beroperasi. BP Tapera bertugas menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan.

Pahala mengungkapkan, BTN akan melakukan kerja sama dengan BP Tapera dalam bentuk pengumpulan dana, pemupukan serta penyaluran dana. Menurut Pahala untuk pemupukan dana, BTN masih terus berkomunikasi dengan PT PNM (Persero) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses akuisisi PNM-Invesment Management (PNMIM).

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menilai dengan keluarnya PP tersebut, pemerintah belum sepenuhnya mendengarkan kritik yang selama ini disampaikan para pengusaha atau pun dari pengamat. Hampir tidak ada perubahan dari awal terbentuknya Tapera.

Saran itu diberikan agar BP Tapera tidak kesulitan dalam mengelola pemupukan dana seperti yang pernah menimpa beberapa lembaga keuangan sebelumnya.

Manfaat pembiayaan ini dapat diajukan oleh Peserta yang memenuhi kriteria setelah satu tahun masa kepesertaan melalui berbagai pilihan bank dan lembaga pembiayaan lainnya. Tapera memberikan fleksibilitas pembiayaan dengan prinsip plafon kredit yang ditetapkan sesuai standar minimum rumah layak huni.

Panangian menilai, besaran iuran Tapera dari potongan gaji pekerja pun masih masuk akal. Karena, para pekerja bakal menerima manfaat yang lebih besar yakni memiliki rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mengungkapkan pelayanan Program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS eks peserta Taperum-PNS maupun PNS baru. Perluasan kepesertaan nantinya akan dilakukan secara bertahap untuk segmen Pekerja Penerima Upah.

Program serupa Tapera juga sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan. Penyelenggaraan Program Tapera diperuntukkan bagi seluruh segmen Pekerja dengan azas gotong royong.

Meski begitu, KSPI meminta agar pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Peraturan ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari UU No 4 Tahun 2016.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Setiap pekerja dan pekerja mandiri sebagaimana dimaksud yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Kemudian, pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud adalah berpenghasilan di bawah upah minimum.