BP Tapera

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan, mekanisme iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berbeda dengan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, Tapera adalah tabungan, maka kelak dana tersebut akan dikembalikan kepada peserta disertai dengan hasil pemupukannya.

Peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) wajib membayar iuran sebesar 3 persen dari pendapatan per bulan. Manfaatnya, peserta bisa mencicil rumah melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga 5 persen sampai akhir pembayaran.

Dana Tapera bisa diinvestasikan melalui surat berharga negara (SBN), surat utang daerah atau surat utang koperasi yang berhubungan dengan perumahan. Selain itu dana yang masuk juga tidak akan disimpan oleh BP Tapera, melainkan disimpan di bank kustodi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Pada program ini gaji peserta Tapera akan dipotong sebesar 3 persen untuk dikelola menjadi tabungan perumahan rakyat.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Ariev Baginda Siregar menegaskan bahwa Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digagas berasaskan nilai-nilai Pancasila.

Program Tapera tidak dibuat dalam waktu singkat. Perjalanan terbentuknya Tapera dimulai pada tahun 2004. Kala itu pemerintah melahirkan undang-undang terkait jaminan sosial nasional. Namun dalam regulasi tersebut, jaminan akan kebutuhan perumahan tidak dijelaskan secara spesifik.

Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan, Ariev Baginda Siregar mengatakan, saat ini pihaknya tengah membangun kredibilitas. Dia ingin masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat yang lahir dari program pembiayaan rumah bagi masyarakat.

Kepala Staf Kantor Presiden, Moeldoko, meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengelola dana pekerja secara profesional. Dia menegaskan, pengelolaan dana harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Sistem ini diklaim sebagai solusi permasalahan pembiayaan perumahan serta sekaligus perlindungan dan penyediaan pembiayaan perumahan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Transaksi saham BBTN juga cukup besar dengan volume perdagangan mencapai 3,4 juta lembar saham dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp400 miliar.

Suryadi mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 pula, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bahkan hanya sebesar 0 persen. Dengan kondisi perekonomian yang seperti sekarang ini, di mana konsumsi rumah tangga juga mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Sinyal positif untuk bank bisa tumbuh hingga akhir tahun ini di tengah tantangan perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Ariev Baginda Siregar menjelaskan, sistem pembiayaan Tapera berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menetapkan standar harga hunian yang bisa didapatkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera resmi berlaku. Tapera merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemenuhan kebutuhan papan bagi para pekerja dengan sistem upah berdasar UU No. 4 Tahun 2016 dan memenuhi kewajiban konstitusional sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan memperluas kepesertaan pada pegawai BUMN, BUMD, BUMDes serta aparat TNI/Polri pada periode tahun 2022 dan 2023. Di tahap awal, BP Tapera akan terlebih dahulu melayani ASN atau PNS.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan bahwa tidak semua peserta berhak mendapatkan pembiayaan untuk memperoleh rumah. Peserta yang bisa mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan yakni yang belum memiliki atau sedang ingin membeli rumah pertama.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, mengatakan hingga saat ini terdapat dana sebesar Rp40 triliun dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Nantinya dana tersebut akan dialihkan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menjelaskan peserta program Tapera yang hendak mencicil rumah akan dikenakan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar 5 persen. Menurut dia, jumlah tersebut lebih kecil dibanding program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang dikelola BPJamsostek, yakni sekitar 9 persen.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan peserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah memiliki rumah dapat menikmati fasilitas renovasi dan bahkan bisa memperoleh pembiayaan untuk pembangunan rumah jika sudah memiliki tanah sendiri.

Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) target mendapat sebanyak 13 juta peserta pada tahun kelima pelaksanaan atau di 2024. Sejauh ini ada sekitar 4,2 juta peserta eks Bapertarum-PNS yang nantinya akan menjadi peserta awal program Tapera.